Sekadar Janji Manis Pemimpin

Pemimpin terpilih secara otomatis memenuhi kebutuhan masyarakat walau tidak ada janji di awal. Ketika rakyat membutuhkan, negara langsung turun tangan.

Oleh. Rastias
(Kontributor Narasiliterasi.Id)

NatasiLiterasi.Id-Pergantian pemimpin sering kali membawa beribu harapan, tetapi tidak jarang pula dipenuhi berbagai ketidakpastian. Janji-janji manis di awal kampanye kerap berakhir pahit bagi rakyat. Seluruh aspek kehidupan tidak luput dari persoalan.

Sebagaimana dilansir WartaBromo.com, pemerintah desa berjanji akan memperbaiki jembatan bambu di Dusun Sembon Utara, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Adanya wacana perbaikan jembatan tentu sangat menggembirakan bagi masyarakat. Apalagi jembatan bambu ini merupakan satu-satunya penghubung antara Dusun Sembon Utara dengan Dusun Sembon Tengah. Namun, ketika kita melihat pemimpin yang sebelumnya banyak yang lupa dengan janjinya. Lalu, apakah semua itu akan terwujud?

Janji Pemimpin yang Dinanti

Ketika menapaki tahun baru dengan pemimpin baru, harapan perubahan ke arah yang lebih baik terlukis dalam benak masyarakat. Janji-janji paslon pemimpin bagai angin segar di pagi hari. Akan tetapi, selama ini pemimpin yang telah terpilih justru dalam membuat kebijakan yang menyimpang dari janji-janjinya. Contohnya, setelah bertahun-tahun menanti janji memperbaiki jembatan yang sudah lapuk dari pemerintah desa faktanya tidak terealisasi.

Akhirnya warga Dusun Sembon Utara, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan mengambil keputusan untuk membangun jembatan sendiri yang dananya hasil iuran dari masyarakat. Setiap warga diminta iuran sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per orang. Saat ini sudah terkumpul uang sekitar Rp17 juta. Dengan demikian, untuk menekan biaya, warga bergotong-royong dalam membangun jembatan. (WartaBromo.com, 5-4-2025)

Walaupun dana yang terkumpul masih jauh dari kata ideal, semangat warga tetap membara. Warga sudah tidak sabar memiliki jembatan yang lebih aman untuk dilewati. Keputusan besar ini diambil masyarakat karena kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah desa yang selalu ingkar dengan janjinya.

Sungguh miris, di tengah maraknya pembangunan jalan tol justru banyak jembatan dan jalanan rusak. Pemerintah alih-alih menyelesaikan persoalan jembatan dan jalan rusak, justru memperbanyak membangun jalan tol yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Padahal, jembatan dan jalan rusak tidak segera diperbaiki akan berdampak pada banyak hal.

Pertama, jembatan ini sebagai penghubung antarwilayah, tentu saja akan menghambat pengembangan dan pembangunan ekonomi. Contohnya, distribusi antarwilayah akan membutuhkan waktu yang lama sehingga berisiko terjadi kerusakan barang dan biaya transportasi makin mahal.

Kedua, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, seperti bekerja, belanja, berdagang, dan sebagainya.

Ketiga, risiko kecelakaan makin besar.

Keempat, pemenuhan kebutuhan rakyat terhambat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Butuh Perubahan Sistem

Banyaknya jembatan dan jalan rusak merupakan bukti kelalaian pemerintah dalam mengurus urusan rakyatnya. Janji akan terus menjadi janji yang tidak akan terealisasi selama negeri ini masih bercokol dengan sistem kapitalisme sekuler. Mengapa tidak, karena sistem kufur inilah yang menjadi akar persoalan di seluruh aspek kehidupan.

Kapitalisme telah melahirkan pemimpin yang perhitungan. Pemerintah akan mengurusi urusan rakyatnya selama itu mendapat keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran jika pemerintah lebih mementingkan banyak membangun jalan tol karena dari sini pemerintah mendapat keuntungan dari para korporat.

Sementara itu, jika masyarakat membutuhkan dana untuk memperbaiki jembatan dan jalan rusak alasannya tidak ada. Sebenarnya, bukan karena tidak ada, tetapi tidak diutamakan. Lebih mengutamakan keperluan korporat atau pemilik modal yang tentunya lebih menguntungkan mereka. Ini sungguh berbeda ketika hidup dengan sistem Islam di bawah kepemimpinan Islam.

Baca juga: Korban Efisiensi ala Kapitalisme

Pemimpin dalam Islam

Dalam Islam akan melahirkan pemimpin yang benar-benar memperhatikan dengan serius kondisi jalan dan jembatan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Pemimpin dalam paradigma Islam bertugas sebagai pengatur, pengurus, dan pelindung rakyatnya. Seluruh kebijakan yang dihasilkan dari negara yang menerapkan Islam bersifat independen dan terikat syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakannya sesuai dengan kebutuhan umat.

Nabi saw. pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya.

Dari hadis tersebut semua kebutuhan rakyat menjadi tanggung jawab pemimpin negara termasuk kebutuhan jalan. Pemimpin negara akan memastikan setiap individu baik yang tinggal di kota maupun daerah terpencil bisa menikmati jalan yang bagus dan aman.

Ia tidak hitung-hitungan dalam pembangunan jalan untuk masyarakat seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Pemimpin terpilih secara otomatis memenuhi kebutuhan masyarakat walau tidak ada janji di awal. Ketika rakyat membutuhkan, negara langsung turun tangan untuk membangunnya secara gratis.

Pembiayaan

Biaya untuk membangun infrastruktur jalan diambil dari APBN atau disebut baitulmal. Dana baitulmal ini berasal dari harta fai, jizyah, dan lainnya. Namun, jika dana di baitulmal tidak mencukupi maka negara akan mengambil pajak (dharibah) dari rakyat.Jika dalam pengumpulan dharibah memakan waktu yang lama, sedangkan infrastruktur jika tidak segera dibangun akan menyebabkan bahaya, maka negara boleh meminjam dulu ke pihak lain. Akan tetapi, pinjaman ini dengan satu syarat yaitu tidak adanya unsur riba. Pinjaman tersebut harus segera dibayar setelah dharibah terkumpul.

Khatimah

Oleh karena itu, akar persoalan banyaknya jalan dan jembatan rusak adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Sistem ini pun melahirkan pemimpin yang pandai mengobral janji manis. Negara abai terhadap kewajibannya dalam menyediakan infrastruktur yang bagus dan aman bagi rakyat. Sungguh, dengan kembali kepada hukum Allah persoalan rusaknya infrastruktur bisa terselesaikan karena didukung oleh pemimpin yang amanah. Wallahualam bissawab.[]