Efektifkah Program Cek Kesehatan Gratis?

Kesehatan merupakan layanan publik dan hak setiap warga negara. Dalam Islam, negara diwajibkan untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas bagi semua warga negara.

Oleh Nalita Septyarani, S.Tr.Keb., Bdn., CHE.
(Kontributor Narasiliterasi.Id)

Narasiliterasi.Id-Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu tanpa terkecuali. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap orang memperoleh akses untuk hidup layak dalam menjaga kesehatannya. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesehatan, yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh negeri, masih menjadi impian belaka. Kesehatan masih menjadi barang yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.

Dikutip dari Beritasatu.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada minggu kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan terlibat dalam program ini. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, dalam wawancara pada program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28-1-2025).

"Benar, insyaallah program cek kesehatan gratis ini akan dimulai pada minggu kedua Februari," ujarnya. Widyawati menambahkan bahwa anggaran untuk program ini mencapai Rp4,7 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sulitnya Akses Kesehatan di dalam Negeri

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan adalah indikator utama bagi suatu negara untuk mengevaluasi kondisi kesehatan masyarakatnya. Ketersediaan ini mencakup kemudahan dan pemerataan akses menuju layanan kesehatan.

Di Indonesia, fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik atau Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), dan rumah sakit. Namun faktanya, fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut tidak merata penyebarannya, melainkan banyak terpusat di kota-kota besar. Sehingga kemudahan akses kesehatan berat timbangannya kepada masyarakat perkotaan yang mayoritas termasuk dalam golongan menengah ke atas.

Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jumlah tenaga kesehatan di negeri ini belum merata penyebarannya. Bahkan jumlah standar dokter umum yang tersedia belum mencapai 50% dari total kebutuhan seluruh Indonesia.

Seperti yang dikutip dari The Conversation.com (2023), “Ketersediaan dokter belum memadai untuk melayani seluruh masyarakat. Saat ini, terdapat hanya 120.000 dokter yang melayani 270 juta penduduk. Padahal, Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia butuh 270 ribu dokter sesuai jumlah penduduk 270 juta jiwa, mengacu kepada standar WHO, jumlah dokter ideal 1:1.000. Artinya RI masih kekurangan sekitar 150.000 dokter.”

Kebijakan seakan berpihak kepada rakyat di tengah berbagai kebijakan serius lainnya, seperti kenaikan harga listrik, kelangkaan gas, kesulitan mendapat layanan publik yang menjadi hak rakyat. Melihat fakta cek kesehatan gratis yang targetnya mencakup seluruh masyarakat di negeri ini, sedangkan akses ke fasilitas kesehatan pun masih sulit. Kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana, juga infrastruktur yang belum baik.

Masih banyak berita yang mengabarkan masyarakat yang berobat butuh waktu seharian menaiki perahu kayu kecil di sungai. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang kini ada pun banyak yang belum merata kualitas standar pelayanan dan jenis-jenis pemeriksaannya, khawatir apabila dipaksakan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis malah akan adanya ketimpangan.

Angka Korupsi Tinggi

Tingginya angka korupsi dan keberpihakan pembangunan di kalangan tertentu rawan menjadi penghambat terwujudnya program ini. Sistem kapitalisme yang digunakan saat ini membuat negara hanya sebagai fasilitator dan regulator, anggaran program ini masih mengandalkan dari utang dan pajak sehingga besar kemungkinan tidak berlanjutnya program ini. Kalaupun dilanjutkan kembali ada kemungkinan berbuah kebijakan baru yang menyengsarakan rakyat.

Baca juga: Jaminan Kesehatan Gratis Tanpa Syarat

Kapitalisme meniscayakan kesehatan dikelola atas prinsip bisnis. Swasta diperbolehkan memiliki andil untuk mengelola harga pelayanan kesehatan. Wajar saja persoalan akses pemerataan kesehatan masih menggantung, kesehatan tetap menjadi barang mahal di beberapa wilayah.

Kesehatan dalam Sudut Pandang Islam

Pengelolaan kesehatan di bawah sistem Islam, bahwa kesehatan adalah layanan publik yang menjadi hak setiap individu tanpa terkecuali. Negara berperan sebagai pengurus dan pelindung, artinya negara wajib melayani dan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Karenanya, negara memfasilitasi segala jenis pelayanan kesehatan secara gratis dan menyeluruh.

Negara yang menerapkan sistem Islam tidak mengeksploitasi dan menempatkan rakyat sebagai mangsa pasar untuk barang dan jasa kesehatan, melainkan kesehatan menjadi tanggung jawab penuh pengelolaannya oleh negara. Negara berupaya mencukupi ketersediaan jumlah tenaga medis profesional di setiap wilayah.

Pada masa keemasan Islam, Khilafah membentuk badan-badan riset yang mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya. Bani Ibnu Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan obat-obatan, dan dilengkapi dengan ahli pengobat atau dokter untuk memberikan pengobatan gratis.

Khalifah Bani Umayyah juga banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna Netra. Khalifah Bani Abbasiyah banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.

Kesehatan merupakan layanan publik dan hak setiap warga negara. Dalam Islam, negara diwajibkan untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas bagi semua warga negara, tanpa memandang kaya atau miskin, muslim atau nonmuslim. Sejarah peradaban Islam dikenal dengan kemajuan di bidang medis, dengan banyak tokoh ternama seperti Ibnu Sina dan Ar-Razi yang bahkan memberi inspirasi bagi peradaban Barat. Bahkan, pada masa itu orang Eropa yang kaya akan memilih berobat di negeri-negeri Islam, saking majunya ilmu kesehatan di sana.

Khatimah

Saat sistem Islam diterapkan, negara akan mengelola seluruh sumber daya alam. Swasta tidak diizinkan ikut campur dalam pengelolaannya. Dari sanalah negara akan mendapatkan anggaran yang sangat cukup bahkan lebih untuk memenuhi segala program untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat Islam tidak akan dipungut pajak, sehingga pengelolaan tidak hanya bergantung dari sana. Pembiayaan kesehatan bersumber dari baitulmal yang merupakan bagian dari kepemilikan umum.

Negara juga fokus pada upaya promotif dan preventif, sehingga langkah-langkah optimal ini dapat menurunkan angka kesakitan. Konsep layanan yang mudah, cepat, dan profesional akan menjadi acuan bagi negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat, agar mereka mendapatkan layanan terbaik.

Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa di antara kalian bangun dalam keadaan sehat badannya, selamat badannya, sehat lingkungan perkawanannya maka ia mendapat rejeki selama hidupnya seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR. Ibnu Majah)

Wallahualam bissawab.[]