Beras Melimpah, Harga Malah Naik

Beras melimpah tetapi harga tetap naik, maka itu bukan semata masalah teknis, tetapi masalah sistemik.

Oleh. Verawati S.Pd.
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Fenomena kenaikan beras yang terjadi akhir-akhir ini sungguh ironi. Pasalnya jika dilihat dari produksi, Indonesia sedang masa panen raya dan cadangan beras di Bulog kabarnya melimpah. Bahkan disebutkan Indonesia tengah mengalami swasembada pangan khususnya beras. Hal ini diungkapkan pada bulan April lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Bahwa Indonesia tidak akan lagi impor beras setidaknya hingga 2026. (detik.com, 22-04-2025)

Meski demikian fakta yang terjadi sungguh menyakitkan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu kedua Juni 2025 terjadi kenaikan harga beras di 133 kabupaten/kota di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan Minggu pertama bulan yang sama, yang mencatat 119 kabupaten/kita yang mengalami hal serupa. (bisnis.com, 16-06-2025). Hal ini diperkuat oleh keluhan para pedagang yang mengatakan bahwa harga beras mengalami kenaikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa harga naik ketika stok melimpah?

Kapitalisme, Negara Hanya Regulator

Salah satu ciri khas dalam sistem kapitalisme adalah peran negara yang hanya sebatas regulator. Negara hanya mengatur lalu lintas perdagangan dan distribusi tanpa menjadi pelaku utama dalam memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi. Dalam sistem ini, komoditas pangan seperti beras bukan dipandang sebagai kebutuhan hidup mendasar rakyat yang harus dijamin, tetapi semata sebagai barang dagangan yang bisa diperdagangkan demi keuntungan.

Hal ini nyata ketika stok beras banyak di Bulog, tidak berarti langsung bisa menekan harga di pasar. Mengapa? Karena beras-beras tersebut sebagian besar tidak segera disalurkan ke pasar bebas, melainkan ditahan untuk keperluan program tertentu, intervensi terbatas, atau bahkan menunggu momentum tertentu untuk dijual. Ini memperlihatkan bahwa dalam sistem kapitalisme, logika distribusi tidak dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, tetapi atas dasar untung-rugi. Stok aman, tetapi tidak dengan di dapur rakyatnya.

Inilah cacat bawaan sistem kapitalisme yang selama ini diterapkan di Indonesia. Selain itu biasanya pasar dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, banyak kartel, sering kali terjadi penimbunan dan kecurangan dalam perdagangan. Cara-cara haram ini seperti sudah lazim dalam sistem kapitalisme. Sebab hanya mengutamakan keuntungan semata sedangkan halal haram ditabrak.

Pola ini bukan hanya terjadi pada beras. Namun, juga pada hampir semua kebutuhan. Seperti BBM, minyak goreng, daging dan lain sebagainya. Selalu ada permainan pasar, spekulasi harga, dan kebijakan tambal sulam. Semua ini adalah konsekuensi diterapkannya sistem kapitalisme.

Baca juga: Beras Mahal Ulah Ekonomi Kapital

Islam Menjamin Distribusi Pangan Secara Merata dengan Harga Murah

Sangat berbeda dengan paradigma distribusi dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam yang kaffah, negara bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai rā‘in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa kebutuhan pokok setiap individu rakyat terutama pangan, sandang, dan papan terpenuhi secara layak. Negara tidak membiarkan rakyat bertarung sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa upaya jitu sistem Islam dalam menstabilkan harga di antaranya yaitu:

Pertama, memastikan stok barang tersedia di dalam negeri. Hal ini diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Kedua, negara memerintahkan untuk menghidupkan tanah mati. Artinya tidak ada tanah yang tidak digarap. Jika ada tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya maka akan diambil negara dan diberikan pada siapa saja yang mau mengelolanya.

Ketiga, negara melarang praktik riba, curang, penimbunan dan jual beli yang licik serta negara tidak menetapkan harga pada suatu barang dan jasa. Harga diserahkan pada keridaan penjual dan pembeli.

Keempat, negara akan mengontrol dan mengawasi pasar yakni melalui seorang qodhi hisbah.

Kelima, negara dalam sistem mata uangnya akan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham. Mata uang ini akan menjamin stabilitas harga.

Dalam sejarahnya, ketika terjadi paceklik atau kelaparan, para khalifah dalam sistem Khilafah Islamiyah tidak segan-segan membuka gudang logistik negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bahkan secara gratis jika diperlukan. Dalam masa Khalifah Umar bin Khattab, saat terjadi musim kelaparan, beliau secara langsung mengatur distribusi makanan ke seluruh pelosok wilayah, dan memastikan tidak ada satu pun rakyat yang tidur dalam keadaan lapar.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah cerminan dari kegagalan sistem Kapitalisme dalam mengatur distribusi pangan secara adil. Ketika beras melimpah tetapi harga tetap naik, maka itu bukan semata masalah teknis, tetapi masalah sistemik. Kita membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan pengelolaan ekonomi, dari sistem kapitalisme menuju sistem Islam yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa sistem Islam bukan sekadar ideologi spiritual, tetapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam aspek distribusi pangan. Dalam sistem Islam, tidak akan ada rakyat yang kelaparan di tengah panen raya. Tidak akan ada kenaikan harga yang tidak masuk akal di saat stok melimpah. Karena negara Islam memahami bahwa kesejahteraan rakyat adalah amanah yang harus dijaga sepenuh hati. Wallahualam bissawab. []