Kisruh Haji Terulang, Butuh Solusi Pasti 

Kisruh penyelenggaraan haji yang terulang kembali pada tahun ini tentu tidak terlepas dari tanggung jawab negara dalam mengurus ibadah ini.

Oleh. Nina Marlina, A.Md.
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Setiap muslim pasti ingin bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun, kita pun harus menyadari untuk bisa ke sana butuh perjuangan dan pengorbanan, khususnya dalam hal biaya yang tidak murah. Sayangnya meski begitu, para jemaah tidak memperoleh pelayanan yang maksimal. Kisruh haji terus terulang Kembali, termasuk pada tahun ini.

Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI saat meninjau pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Berbagai persoalan mendasar masih dihadapi oleh jemaah Indonesia. Pertama, tenda jemaah Indonesia di Mina mengalami overkapasitas atau kelebihan daya tampung. Kedua, banyak jemaah yang terpisah dari pasangannya, termasuk jemaah lansia dan disabilitas terpisah dari pendampingnya. Ketiga, layanan konsumsi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keempat, keterlambatan penerbitan dan pendistribusian kartu nusuk yang menjadi syarat masuk ke Masjidilharam. Akibatnya, banyak jemaah kehilangan kesempatan beribadah di masjid suci tersebut. Kelima, jemaah yang sempat tertinggal atau harus menunggu bus selama berjam-jam. Bahkan, ada kasus bus yang salah dalam mengangkut rombongan jemaah. Keenam, layanan Kesehatan, terutama bagi jemaah lansia, juga belum memenuhi standar pelayanan minimum (Tempo.co, 03-06-2025).

Selain itu, ada pula jemaah yang gagal berangkat karena visa yang dibatalkan sepihak. Seperti yang dialami oleh calon jemaah reguler asal Bandung Heri Risdyanto. Sebelum berangkat, semua dokumen sudah lengkap, termasuk visa, paspor, ID jemaah, tiket pulang-pergi, dan uang untuk biaya hidup . Bahkan, nama Heri dan keluarganya tercatat sebagai jemaah yang akan menerima fasilitas hotel di Makkah. Namun, anehnya saat melalui pemeriksaan imigrasi Bandara Jeddah, Heri dinyatakan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke hotel, status visa Heri berubah karena ada pihak yang membatalkan. (Republika.co.id, 02-06-2025)

Mengapa Kisruh Haji Terus Berulang?

Berbagai persoalan yang terjadi dalam ibadah haji tentu sangat disayangkan. Mengingat perjuangan para jemaah untuk bisa berangkat tidaklah mudah. Belum lagi harus menunggu waktu cukup lama untuk bisa berangkat ke sana alias harus mengantre. Kisruh yang terulang kembali pada tahun ini tentu tidak terlepas dari tanggung jawab negara dalam mengurus ibadah ini. Banyak hal yang tidak diurus negara dengan baik sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Salah satunya saat puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Meski ada yang menuding bahwa penyebab kekacauan ini adalah kebijakan baru pemerintah Saudi di antaranya larangan masuk Makkah tanpa visa haji, sejatinya berbagai hal terkait dengan pengurusan haji di Indonesia. Faktor utamanya adalah minimnya tanggung jawab negara dalam pengurusan ibadah umat ini dan telah terjadi kapitalisasi ibadah haji.

Diketahui bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah reguler. Biaya tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp93,4 juta. Namun, sangat disayangkan jika ibadah ini dikapitalisasi. Bahkan, ada oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah suci ini untuk meraup keuntungan hingga terjadinya korupsi. Perputaran dana haji menjadi sesuatu yang amat menggiurkan untuk dikorupsi.

Namun, hal itu seolah menjadi wajar. Selama penyelenggaraan ibadah haji ini dilaksanakan dalam sistem sekuler kapitalisme yang berasaskan manfaat, niscaya akan selalu menimbulkan masalah di dalamnya. Pasalnya sistem ini menafikan aturan Allah Swt. sehingga banyak yang mengabaikan amanah dalam pengurusan umat ini.

Islam Solusi

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada muslim yang mampu. Sebagai pengurus umat, negara semestinya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji ini. Penyelengaraan ibadah haji harus mampu memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah sehingga memudahkan jemaah dalam beribadah.

Negara akan menyiapkan mekanisme terbaik, kemudahan layanan, dan fasilitas terbaik bagi para tamu Allah. Para pejabat negara akan menyadari bahwa haji adalah ibadah suci yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh haji mabrur. Mereka akan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik tanpa memikirkan celah korupsi. Mereka pun meyakini bahwa amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya.

Namun, layanan paripurna ini hanya mungkin terwujud jika negara memiliki sistem keuangan yang kuat. Hal ini dimungkinkan hanya ketika negara Khilafah menerapkan sistem ekonomi, keuangan, dan moneter Islam yang membuat harta baitulmal negara akan melimpah ruah dari sumber-sumber pendapatan yang sangat besar dan beragam. Pasalnya, seluruh negeri muslim akan dipersatukan dalam satu kepemimpinan, yakni Khilafah Islam.

Khatimah

Islam memang benar-benar harus hadir dalam kehidupan umat. Dengannya, negara akan menerapkan syariat Islam dalam mengurus urusan umat. Tidak terkecuali dalam penyelenggaraan ibadah haji. Alhasil Islam menjadi solusi pasti dalam kisruh penyelenggaraan haji yang terus berulang. Wallahualam bissawab.[]