Pembangunan Infrastruktur Dongkrak Ekonomi, Benarkah?

Sejatinya, pembangunan infrastruktur di sistem kapitalisme hanya mengejar profit dengan skala untung rugi semata.

Oleh. Tutik Haryanti
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah fondasi yang penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar lebih efisien.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan hal di atas saat peresmian Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa saat ini banyak infrastruktur yang sudah relatif terbangun. Hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus yakni infrastruktur transportasi. Sebab, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dan berkaitan dengan sarana transportasi, baik aktivitas ekonomi di dalam maupun luar negeri.

Namun, Budi menyampaikan pula bahwa dana APBN yang terbatas, tidak dapat mencapai ekspektasi yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta atau badan usaha sebagai pemilik modal agar tercapai pembangunan yang ditargetkan. (Liputan6.com, 13-10-2024)

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak bisa dimungkiri. Maka, di sinilah pentingnya negara terus mengupayakan terealisasinya pembangunan secara cepat dan tepat, contohnya yaitu, pembangunan jalan tol, bandara, terminal dll. Terkadang pembangunannya sampai dikebut supaya infrastruktur tersebut dapat segera difungsikan.

Keberadaan infrastruktur sangat banyak manfaatnya di antaranya:

Pertama, mudahnya akses yang dapat dilalui dari daerah satu ke daerah lain. Ini berarti masyarakat akan mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti, penggunaan transportasi, listrik, air, pendidikan, kesehatan, dsb.

Kedua, pasokan kebutuhan masyarakat dapat tersebar secara merata, semisal komoditas pangan sehingga akan memengaruhi terjangkaunya harga di pasaran.

Ketiga, aktivitas roda perekonomian dapat berjalan lancar, lebih efektif, dan efisien. Ini berpeluang membuka lapangan kerja. Pasalnya, dengan segala fasilitas yang tersedia, para pelaku usaha akan berusaha mengembangkan bisnisnya seluas mungkin. Maka, terciptalah masyarakat yang produktif.

Keempat, dengan berjalannya roda perekonomian yang sehat dan berkelanjutan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ini berarti akan menciptakan masyarakat yang produktif dan akan meningkatkan pula kualitas taraf hidupnya.

Problematika

Berbagai keuntungan yang dirasakan masyarakat pada pembangunan infrastruktur, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sering kali menimbulkan problematika, misalnya konflik lahan pembangunan KA Bandara Soekarno Hatta mulai dari Manggarai-Bandara. Banyak yang mengeklaim lahan yang sama. Kemudian yang belum lama terjadi yaitu kasus Pulau Rempang, dalam pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Pembebasan lahan sering mengabaikan hak rakyat terhadap lahan yang telah ditempati sekian lama. Sengketa lahan biasa terjadi pada pemilikan tanah adat dan sering terjadi kericuhan saat pemberian ganti rugi tanah yang tidak sepadan. Bahkan tak jarang menimbulkan pro dan kontra yang berujung bentrokan warga dengan aparat. Padahal, dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2012 disebutkan, ganti kerugian dengan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas proses Pengadaan Tanah. Jelas ini sangat berbeda (paradoks) dengan kenyataan yang ada.

Sementara itu, pembebasan lahan juga berdampak pada lingkungan yang dapat menimbulkan bencana. Rawan terjadi banjir, tanah longsor, dan pencemaran air maupun udara. Dampak lain, hilangnya lahan garapan semisal persawahan, ladang, kebun sehingga masyarakat kehilangan mata pencarian. Pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan dan terkesan buru-buru menimbulkan kesengsaraan pada rakyat.

Di sisi lain, APBN yang hanya memiliki dana terbatas menyebabkan pembangunan infrastruktur harus mengandalkan utangan dari para investor. Akibatnya, utang negara semakin membengkak. Bila seperti ini, bagaimana rakyat dapat sejahtera menikmati infrastruktur yang ada, kalau rakyat harus menanggung utang negara? Rakyat dijadikan sapi perah yang terus diperas untuk mengisi kas negara dengan berbagai pungutan pajak. Beginilah pembangunan ala sistem kapitalisme. Alih-alih rakyat sejahtera, yang ada rakyat makin menderita.

Siapa yang diuntungkan?

Sejatinya, pembangunan infrastruktur di sistem kapitalisme hanya mengejar profit dengan skala untung rugi semata. Tidak menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan. Dalam kapitalisme negara bukan pelaku utama dalam pembangunan proyek infrastruktur. Namun, negara hanya menjadi pengontrol dan pengatur kebijakan untuk para korporasi. Dengan demikian, negara mudah dikendalikan oleh para kapitalis dan cenderung kebijakan yang diambil akan menguntungkan mereka.

Baca: Industri Manufaktur Indonesia Anjlok di Titik Terendah.

Hasil pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati mereka yang berduit, semisal kereta api supercepat Whoosh yang harga tiketnya terhitung mahal. Begitu pula jalan tol dengan tarif yang terus mengalami kenaikan sehingga makin menyulitkan masyarakat. Ini berarti membuktikan, bahwa pembangunan di sistem kapitalisme lebih menguntungkan segelintir orang. Kesenjangan sosial dalam masyarakat semakin tampak, sedangkan kesejahteraan masyarakat hanya sebatas ilusi.

Pembangunan dalam Islam

Berbeda bila dibandingkan dalam sistem Islam. Di sini negara menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur, maka negara akan lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Pemimpin negara (khalifah) akan bekerja sesuai amanah yang diembannya. Khalifah akan bertugas mengurus urusan rakyat dengan sepenuh hati tanpa pamrih dari manusia, karena akan bertanggung jawab atas amanah tersebut pada Allah Swt., dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim menjelaskan, "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan".

Untuk tercipta kesejahteraan rakyat yang merata, negara akan mengoptimalkan pembangunan secara mandiri yang diserahkan kepada para ahli, tanpa campur tangan swasta ataupun asing. Pembiayaan pembangunan berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Dengan strategi pembangunan tepat guna disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Pembangunan juga memperhatikan kondisi lingkungan agar tetap menjaga alam dari kerusakan.

Penerapan Islam di seluruh aspek kehidupan sudah terbukti unggul dan cemerlang selama 13 abad, termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur. Sebagai buktinya yaitu, pada 1900 M di masa kepemimpinan Sultan Hamid II di Kekhilafahan Utsmaniyah, membangun jalur kereta api Hejaz yang menghubungkan Damaskus (Suriah) dan Madinah (Arab Saudi), untuk memudahkan para jemaah haji menuju Makkkah. Sebelumnya, jemaah haji harus menunggang unta yang memakan waktu berminggu-minggu kadang sampai berbulan- bulan. Biaya pembangunan jalur kereta didapat dari sedekah seluruh umat Islam sehingga kereta api ini tidak dikuasai oleh negara atau swasta, tetapi menjadi hak seluruh kaum muslim dunia.

Islam bukan saja melakukan pembangunan secara fisik seperti halnya infrastruktur. Tetapi juga membangun peradaban mulia, dengan menyatukan kaum muslim seluruh dunia. Islam juga mengajak umat untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Swt.

Khatimah

Demikian kecemerlangan infrastruktur dengan penerapan sistem Islam yang dapat berkembang pesat dan kokoh sehingga membawa kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan membawa umat menjadi manusia yang beriman.
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. Al-A'raf: 96)

Wallahualam bissawab. []