Quick Win, Kesejahteraan Hanya Ilusi

Program Quick Win menjelaskan bagaimana pemerintah dalam sistem kapitalisme lebih memikirkan kepentingan pengusaha daripada kebutuhan rakyat jelata

Oleh. Ni'matul Afiah
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Tinggal hitungan jari lagi presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik. Janji kampanye Prabowo-Gibran akan ditagih. Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) atau yang disebut Quick Win, sudah harus direalisasikan. Padahal keberhasilan pemerintah mengurusi rakyat tidak bisa diukur dengan keberhasilannya dalam waktu seratus hari pertama masa jabatan.

Pemborosan Anggaran

Alokasi anggaran Quick Win ini melibatkan langsung empat kementerian dan satu lembaga non kementerian yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan untuk mendukung program Quick Win ini sebesar 121 triliun, naik dari yang dianggarkan sebelumnya sebesar 113 triliun (Tempo.co, 17/10/2024). Nilai yang cukup fantastis ini tentu sebuah pemborosan. Apalagi kita tahu pendapatan utama yang terus digenjot berasal dari pajak dan utang, hal ini pasti akan berdampak pada bertambah beratnya beban yang harus dipikul oleh rakyat.

Ada tujuh program yang masuk ke dalam Quick Win ini, yakni:

1. Program makan siang bergizi gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun.
   
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik dengan anggaran sebesar 3,2 triliun.
   
3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
   
4. Pembangunan dan perbaikan sekolah. Renovasi gedung sekolah sebanyak 22 ribu dengan anggaran sebesar Rp20 triliun. Membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp4 triliun.
   
5. Pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare dengan anggaran sebesar 15 triliun.
   
6. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut dari 0,8 % tahun ini, ditargetkan menjadi 0 %.
   
7. Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, serta pengentasan 563,1 hektare pemukiman kumuh.
   

Quick Win, Program yang Dipaksakan

Dari tujuh program Quick Win tersebut yang perlu terlihat hasilnya dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah makan bergizi gratis (MBG). Karena program ini yang sejak awal digaungkan pada masa kampanye dan menjadi ikon visi misi Prabowo-Gibran. Selain itu kelembagaan dan organisasi Badan Gizi Nasional telah terbentuk sejak Agustus 2024 dan kepala BGN telah dilantik presiden.

Namun sudah hampir dua bulan dari pelantikan organisasi, kelembagaan dan struktur organisasi serta personil pada tingkat pusat belum terbentuk. BGN yang dibentuk dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 belum tersedia bagian anggarannya pada RUU APBN pasca persetujuan DPR. Padahal setelah pelantikan itu, Kemenkeu, LKPP, dan Kemenpan harus memikirkan bagaimana pada bulan Januari 2025, APBN untuk belanja MBG sudah siap untuk terealisasi.

Baca juga: Rakyat Sejahtera dengan Program Quick Win?

Ke Mana Kapitalis Berpihak?

Inilah realitasnya, dalam sistem kapitalisme setiap kebijakan yang dibuat terkesan mendadak dan tanpa perencanaan yang matang. Seolah-olah untuk kepentingan rakyat padahal sejatinya ada kepentingan korporat di belakangnya. Hal itu bisa dilihat dari anggaran MBG yang semula 15 ribu per orang turun menjadi 7.500 per orang, itu kalau tidak ada potongan lagi di bawah. Selain penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi yang melibatkan pengusaha PT Berikan Bahari Indonesia, menjelaskan bagaimana pemerintah dalam sistem kapitalisme lebih memikirkan kepentingan pengusaha daripada kebutuhan rakyat jelata.

Islam Punya Solusi

Solusi tambal sulam yang ditawarkan oleh sistem saat ini tentu tidak akan kita temui dalam sistem Islam. Islam memiliki mekanisme yang khas dan unik dalam mengurusi dan menyejahterakan rakyat. Ada yang disebut baitumal atau kas negara.

Baitulmal memiliki pemasukan tetap yang berasal dari harta fai, kharaj, zakat, dan sumber daya alam milik umum. Kas negara Islam juga memiliki pembelanjaan tetap yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, biaya pegawai, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan cara Islam mengatur tentang hak kepemilikan, di antaranya:

Pertama, harta milik individu yang diperoleh dari pengembangan harta misalnya usaha jual beli dan pertanian, atau dari pemberian dan warisan.

Kedua, harta milik umum, seperti pertambangan, padang rumput atau hutan, dan laut. Semua itu dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. SDA tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi kepada orang asing.

Ketiga, harta milik negara seperti bandara, pelabuhan, museum atau tempat bersejarah lainnya.

Dengan pembagian harta seperti itu meniscayakan Islam bisa mengatur dan memelihara urusan rakyat tanpa terbebani dengan anggaran yang membengkak. Karena sudah ada pos-pos tersendiri untuk pemasukan dan pengeluarannya. Dengan sumber daya alam yang melimpah kalau dikelola dengan baik dan jujur maka akan mampu membiayai hajat hidup rakyat.

Khatimah

Sesungguhnya kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar, tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang ia pimpin. Alhasil, dalam Islam, mengukur keberhasilan pengurusan, yakni kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari angka rata-rata, atau dari keberhasilannya memberi makan gratis yang itu pun tidak menyentuh semua individu rakyat. Melainkan wajib dipastikan per kepala.

Nabi saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wallahu a'lam bishawab.[]