Tunjangan Fantastis Rumah Dinas DPR

Kebijakan untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR tentu sangat melukai hati rakyat. Karena rakyatlah yang semestinya wajib diayomi agar bisa hidup layak dan sejahtera.

Oleh. Dewi Kusuma
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Rakyat adalah bagian dari negara. Negara wajib untuk memberikan pengayoman terhadap rakyatnya. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah para pejabat yang dipilih oleh rakyat, selayaknya mereka wajib mewakili aspirasi rakyat. Di mana rakyat butuh untuk hidup sejahtera, bukan justru malah menambah beban rakyat.

Tunjangan Perumahan DPR Fantastis

Dilansir dari kompas.com, 11 Oktober 2024, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengatakan bahwa kebijakan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode (2024–2029) tidaklah tepat. Hal itu merupakan pemborosan uang negara. Selain merupakan pemborosan kebijakan tersebut juga bukan berpihak kepada kepentingan publik. Hal tersebut merupakan keterangan tertulis pada Jumat, 11-10-2024.

Menurut Siera, total pemborosan tunjangan perumahan anggota DPR tersebut berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Pemborosan ini didapati ICW dari pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019–2024 dengan penghitungan satu periode.

Siera juga menyebut ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretaris Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ditemukan terdapat 27 paket kontrak sebesar Rp374,53 miliar. Dan tiga paket dilakukan pada tahun 2024 senilai Rp35,8 miliar untuk pemeliharaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. "Dari hal ini telah ada perencanaan agar anggota DPR dapat menggunakan RJA," ujarnya.

Di sisi lain, Siera selaku peneliti ICW menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh anggota DPR sebanyak 580 orang selama periode 2024–2029 sebesar 50-70 juta per bulan. Hal ini berdasarkan penelusuran dari sejumlah media dan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang menyampaikan tunjangan per bulan anggota DPR tersebut.

Sungguh miris, di tengah kehidupan masyarakat yang terjepit dan ekonomi rakyat yang makin miskin, wakil rakyat justru tidak berpihak kepadanya. Tidak sepantasnya tunjangan tersebut digelontorkan, selain bukan untuk kepentingan publik juga tentu menambah derita rakyat yang mengusungnya duduk di kursi tersebut.

Sementara roda pemerintahan dihasilkan dari pajak yang notabene adalah pungutan pajak dari uang rakyat. Di mana pungutan pajak terhadap rakyat terus mengalami kenaikan. Sementara dunia kerja terjadi gelombang PHK yang terus meningkat, sehingga membuat para kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sistem Pemerintahan dalam Islam

Islam mengatur roda pemerintahan yang dihasilkan dari Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki di wilayah negara. Pengelolaan SDA ini wajib dilakukan oleh negara, bukan oleh asing, korporat, atau para kapitalis. Negara wajib mengelola seluruh SDA (kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, kekayaan hutan dan lautan) yang dimilikinya. Negara wajib mengelolanya sendiri dan hasilnya dimasukkan ke kas baitulmal yang akan dipergunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan cara seperti ini, maka kebutuhan primer masyarakat akan terpenuhi.

Selain dari hasil SDA, negara menjalankan ekonomi dari jizyah, harta rampasan perang (ganimah), kharaj, khumus, fai, dll. Pajak hanya dipungut dari orang-orang kaya dan dalam situasi yang mendesak saat kas baitulmal kosong. Dengan demikian, pemasukan negara akan mengalir deras sehingga kebutuhan umat pun akan teriayah dengan baik, adil, dan merata.

Mengapa menjadi sejahtera dan makmur? Karena sistem pemerintahannya berasal dari Allah Swt. Negara tidak akan mengambil sistem lain selain sistem Islam yang berasal dari Allah Swt. Alhamdulillah hal ini telah dibuktikan kehebatannya pada saat Rasulullah saw. memimpin pemerintahan di Madinah.

Rasulullah saw., di saat hijrah dari Makkah ke Madinah beliau langsung mendirikan negara yang berlandaskan syariat Islam yang langsung diterapkan secara sempurna. Alhamdulillah dengan ditetapkannya aturan yang berasal dari Allah Swt. negara di bawah kepemimpinan Rasulullah saw. mencapai puncak kegemilangannya. Negara yang menerapkan sistem Islam dan berpusat di Madinah ini berjaya hingga 13 abad. Masyaallah waktu yang lama saat negara menerapkan syariat Islam secara sempurna. Masa kegemilangan ini datang karena aturan pemerintahannya berasal dari Allah Swt.

Baca: Tunjangan Rumah DPR Perluas Kesenjangan

Saat ini Belum Ada Negara yang Menerapkan Aturan Islam Secara Menyeluruh

Sayangnya, hingga hari ini tidak ada negara yang menerapkan aturan yang datangnya dari Allah Swt. Kita bisa merasakan kehancuran dan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Sejak runtuhnya masa kekhilafahan 100 tahun yang lalu, amat terasa penderitaan, bencana, dan kemaksiatan terjadi dan sering kita dengar di berbagai berita. Bahkan di media sosial berita tersebut sering kita jumpai.

Sudah seharusnya para penguasa kembali kepada aturan Allah Swt. saat memimpin pemerintahannya. Kita mesti yakin dan jernih dalam mengambil keputusan Allah Swt. Wajib bagi kita menaati perintah-Nya dan wajib kita tinggalkan segala bentuk larangan-Nya. Janji Allah pasti benar, janji Allah pasti ditepati.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura: 15.

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"Maka karena ini maka serulah mereka (kepada agama ini), dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: ‘Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya kita kembali."

Dalam QS. Ali Imran: 19 Allah Swt. berfirman yang artinya:

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka mempunyai ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah, sangat cepat perhitungan-Nya."

Dari kedua ayat ini jelaslah bahwa kita wajib untuk menaati aturan-aturan-Nya. Dengan menaati aturan-Nya, maka kehidupan akan menjadi sejahtera dan makmur. Ingatlah bahwa Dia akan memberikan perhitungan kepada kita semua atas segala perilaku kita. Sebagai umat yang terbaik kita wajib berlaku adil. Kebijakan untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR tentu sangat melukai hati rakyat. Karena rakyatlah yang semestinya wajib diayomi agar bisa hidup layak dan sejahtera.

Wallahualam bissawab.
Serang Banten, 19 Oktober 2024 []