
Sejahtera bukan tentang seberapa banyak kekayaan terkumpul di suatu negara, melainkan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya agar setiap rakyat dapat hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Oleh. Santi Ummu Fariz
Kontributor NarasiLiterasi.I
NarasiLiterasi.Id-Ekonomi Indonesia katanya tumbuh hingga 5,47 persen. (antara.com, Sabtu, 7 November 2026)
Wah, ikut senang dong, Mak! Berarti ekonomi kita makin baik, nih. Siapa tahu emak-emak juga bisa ikut merasakan hasilnya. Sesekali bisa jalan-jalan, healing, atau sekadar menikmati waktu tanpa terlalu pusing memikirkan uang belanja.
Eh, tapi tunggu dulu...
Uang Rp100 ribu saja rasanya habis dalam hitungan detik. Baru mampir ke warung, beli kebutuhan dapur, ditambah beberapa keperluan rumah, tahu-tahu uangnya sudah berpindah tangan. Lantas, seberapa banyak sih yang bisa kita beli dengan uang Rp100 ribu sekarang?
Jadi, kabar ekonomi tumbuh memang menggembirakan. Namun, bagi sebagian emak-emak, menikmati hasil pertumbuhan itu sepertinya masih sebatas angan-angan.
Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau ekonomi negara terus meningkat, mengapa sebagian masyarakat masih harus berpikir keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Pertumbuhan Ekonomi, Apa yang Sebenarnya Dihitung?
Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB).
Artinya, ketika nilai produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan periode sebelumnya, ekonomi negara dikatakan tumbuh. Namun, angka pertumbuhan PDB bukan berarti uang di dompet setiap orang ikut bertambah 5,47 persen.
Di sinilah kita perlu memahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.
Mencoba melihat persoalan ini dari kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang penjahit yang sudah menjalani pekerjaan ini selama beberapa tahun, aku merasakan sendiri perubahan harga dan biaya hidup.
Dulu, jasa jahit yang aku patok sekitar Rp80 ribu. Sekarang, aku menaikkan tarif menjadi Rp100 ribu. Kalau dilihat sekilas, penghasilanku memang bertambah Rp20 ribu. Namun, apakah kenaikan itu otomatis membuat kebutuhan hidupku lebih tercukupi? Ternyata tidak.
Makin Mahal
Harga peralatan jahit makin mahal. Bahan dan perlengkapan menjahit juga mengalami kenaikan. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan berbagai pengeluaran lainnya yang harus dipenuhi.
Uang Rp100 ribu yang dahulu masih bisa digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan selama beberapa hari, sekarang terkadang habis hanya dalam sekali belanja. Lantas, apakah uangnya yang bertambah? Bukan. Justru daya beli uang itulah yang semakin berkurang karena harga barang dan jasa terus meningkat.
Inilah yang sering kali tidak terlihat ketika kita hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Pendapatan secara nominal mungkin meningkat, tetapi jika kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup, masyarakat belum tentu merasakan peningkatan kesejahteraan.
Angka Pertumbuhan Tidak Sejalan Kenyataan
Persoalannya bukan semata-mata apakah ekonomi negara tumbuh atau tidak. Namun, siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut?
Bisa saja produksi meningkat, investasi bertambah, dan aktivitas ekonomi semakin ramai. Akan tetapi, apakah semua itu otomatis membuat pedagang kecil, buruh, petani, penjahit rumahan, dan keluarga berpenghasilan rendah hidup lebih sejahtera? Belum tentu.
Sebab, kesejahteraan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang mudah diakses, serta pelayanan kesehatan yang tidak membebani keluarga.
Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan pertumbuhan angka-angka ekonomi, sementara sebagian rakyat masih sibuk menghitung apakah uang di dompetnya cukup untuk bertahan sampai akhir bulan.
Kesejahteraan Rakyat Bukan Sekadar Angka
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi angka pertumbuhan PDB, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.
Sebab, apa artinya ekonomi tumbuh jika rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok? Apa artinya pendapatan meningkat jika harga kebutuhan hidup terus melesat?
Negara tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Kesejahteraan bukan sekadar angka yang terpampang dalam laporan ekonomi. Kesejahteraan adalah ketika seorang ibu tidak lagi terlalu cemas memikirkan uang belanja, seorang ayah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus takut terbebani biaya.
Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan hanya ekonomi negara yang tumbuh, melainkan rakyatnya yang hidup sejahtera.
Pertumbuhan Ekonomi dalam Sistem Kapitalisme
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan negara saat ini, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan. Namun, angka pertumbuhan PDB tidak menggambarkan secara utuh bagaimana kekayaan dan hasil kegiatan ekonomi terdistribusi di tengah masyarakat.
Bayangkan, dari sepuluh orang, hanya satu orang yang mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan, sedangkan sembilan lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi secara keseluruhan tetap bisa meningkat. Namun, apakah kondisi tersebut bisa disebut sebagai kesejahteraan bersama?
Di sinilah persoalannya. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Bahkan, ketika pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan akses ekonomi, masyarakat kecil bisa saja tetap tertinggal.
Akibatnya, keberhasilan ekonomi seolah cukup dibuktikan dengan meningkatnya angka produksi, investasi, dan PDB. Sementara itu, persoalan mendasar seperti ketimpangan ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, dan mahalnya kebutuhan hidup belum sepenuhnya terselesaikan.
Padahal, negara semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sistem Islam, Solusi Fundamental
Islam mempunyai pandangan yang khas mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak semata-mata diukur dari meningkatnya produksi barang dan jasa atau besarnya pendapatan negara. Lebih dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar setiap individu rakyat terpenuhi.
Islam memandang bahwa negara adalah pengurus urusan rakyat (ra'in). Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, kesejahteraan rakyat bukan sekadar urusan masing-masing individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan, membuka akses pekerjaan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Kepemilikan dan Baitulmal
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan juga diatur dengan jelas, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Pengaturan ini bertujuan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:
"... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."
Selain itu, Islam memiliki mekanisme baitulmal untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber pemasukan tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan syariat.
Sejarah kepemimpinan Islam memberikan gambaran mengenai tanggung jawab tersebut. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara mengembangkan pengelolaan keuangan melalui baitumal dan menerapkan kebijakan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Ketika terjadi musim paceklik, Umar juga mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat.
Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejumlah catatan sejarah disebutkan bahwa pengelolaan zakat pada masa pemerintahannya mengalami keberhasilan hingga petugas zakat kesulitan menemukan orang yang berhak menerimanya di wilayah tertentu. Hal ini menjadi salah satu gambaran kesungguhan kepemimpinan dalam mengurus kesejahteraan rakyat.
Tentu saja, kesejahteraan tersebut tidak terwujud hanya dengan membagikan zakat. Ada pengelolaan keuangan negara, distribusi kekayaan, pengaturan kepemilikan, serta tanggung jawab pemimpin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Ekonomi Sulit, Hidup Makin Terhimpit
Pengaturan Menyeluruh dengan Islam
Karena itu, Islam menawarkan pengaturan kehidupan secara menyeluruh atau Islam kaffah. Bukan hanya mengatur urusan ibadah individu, melainkan juga mengatur kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan berdasarkan syariat Allah Swt.
Pada akhirnya, kita tidak boleh hanya berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi jika masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebab, kesejahteraan bukan tentang seberapa banyak kekayaan terkumpul di suatu negara, melainkan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya agar setiap rakyat dapat hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Sudah saatnya kita melihat kembali bagaimana Islam mengatur kehidupan, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Wallahualam bissawab. []
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

















