Menakar Urgensi Pemindahan IKN

Kebutuhan utama masyarakat saat ini sebenarnya bukanlah pemindahan IKN, melainkan pemenuhan kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan merupakan prioritas utama yang harus diutamakan oleh negara.

Oleh. Dyah Pitaloka
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, tetap akan dilanjutkan sesuai rencana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemindahan ini baru akan terealisasi jika fungsi politik, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah sepenuhnya beroperasi di IKN Nusantara. Hasan juga menyebutkan bahwa pembangunan IKN diproyeksikan selesai paling lambat pada tahun 2029 sehingga ibu kota baru bisa sepenuhnya berfungsi sesuai perannya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menekankan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pembangunan infrastruktur utama di IKN, seperti kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, selesai dalam empat tahun ke depan. Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung fungsi dasar ibu kota, meskipun terdapat tantangan anggaran dan pergeseran prioritas nasional. Salah satu prioritas tersebut adalah swasembada pangan yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah. (cnnindonesia.com, 10-12-2024)

Polemik Anggaran dan Pergeseran Prioritas Pemindahan IKN

Pada November 2024, Dody menyampaikan bahwa sejumlah proyek pembangunan besar kemungkinan akan dihentikan sementara akibat keterbatasan anggaran. Ia menyebutkan bahwa dana infrastruktur yang ada akan dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian prioritas pembangunan nasional yang berdampak pada jadwal penyelesaian IKN.

Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, anggaran tahun 2025 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp116,23 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut hanya sekitar 4% yang dialokasikan untuk proyek baru, termasuk IKN. Penyesuaian anggaran ini juga terjadi karena adanya perubahan struktur kabinet dan prioritas pemerintahan baru.

Peran Investor dan Isu Oligarki

Selain pembiayaan dari pemerintah, investasi swasta juga menjadi faktor penting dalam pembangunan IKN. Sejumlah taipan lokal, seperti Aguan Sugianto, mengaku "diminta" oleh pemerintah untuk berinvestasi di proyek ini demi menjaga citra positif pemerintah. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor telah mengantre untuk berpartisipasi di IKN kerap dipertanyakan oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, Aguan dan para taipan lainnya menunjukkan dukungan mereka terhadap proyek strategis nasional ini, meskipun beberapa pihak menyoroti potensi dominasi oligarki dalam pembangunan IKN. (tempo.co, 10-12-2024)

Pentingnya Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, pembangunan kota selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Fusthath, dan Baghdad dengan perencanaan yang matang. Kota-kota ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat, baik dari sisi infrastruktur, tata ruang, hingga layanan sosial. Masjid selalu menjadi pusat kota, dikelilingi oleh permukiman, pasar, dan fasilitas umum lainnya (muslimahnews.net, 1-4-2024).

Prinsip-prinsip pembangunan dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa kota yang ideal harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian. Hal ini relevan dengan pembangunan IKN Nusantara yang bertujuan menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol kemajuan bangsa. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pembangunan harus bebas dari intervensi asing dan kepentingan segelintir pihak.

Pendekatan Islam terhadap Infrastruktur dan Pembiayaan

Islam menegaskan bahwa penguasa adalah raa'in (pengurus) dan mas'ul (penanggung jawab) urusan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan rakyat, bukan semata-mata demi keuntungan ekonomi atau kelompok tertentu. Khalifah dalam sistem Islam akan menerapkan mekanisme pengkajian menyeluruh sebelum memulai proyek pembangunan. Kajian ini mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan geografis untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa merusak ekosistem.

Dalam hal pembiayaan, sistem Islam menganut prinsip independensi negara. Sumber pendanaan utama berasal dari baitulmal (kas negara), yang diperoleh dari zakat, fai, kharaj, dan kepemilikan umum. Dengan model ini, pembangunan infrastruktur tidak bergantung pada utang luar negeri atau investasi swasta yang sering kali disertai syarat-syarat tertentu. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui wakaf tanpa mengharapkan imbalan finansial sehingga proyek tetap menjadi milik publik.

Menakar Prioritas Pemindahan IKN

Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan merupakan prioritas utama yang harus diutamakan oleh negara dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang bersifat nondarurat. Islam memandang pangan sebagai hak dasar setiap individu yang wajib dipenuhi, baik oleh dirinya sendiri, keluarganya, maupun oleh negara jika ia tidak mampu.

Rasulullah saw. bahkan menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan sabdanya, “Pemimpin adalah pelayan rakyatnya.” Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata bagi seluruh rakyat. Di dalamnya termasuk mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa intervensi asing.

Sebaliknya, pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung atau proyek besar lainnya harus diletakkan pada skala prioritas yang tidak mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi dan anggaran negara harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Caranya adalah dengan memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi umat.

Oleh karena itu, membangun ketahanan pangan menjadi tugas utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki. Sementara pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai kebutuhan mendesak dan tidak mengorbankan hak dasar rakyat.

Penutup

Kebutuhan utama masyarakat saat ini sebenarnya bukanlah pemindahan IKN, melainkan pemenuhan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Masyarakat membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta jaminan hidup layak. Semua ini dapat mengangkat mereka dari jerat kemiskinan.

Namun, hal ini sulit dicapai dalam sistem sekuler kapitalistik yang cenderung mengutamakan kepentingan segelintir pihak dibandingkan kebutuhan mayoritas rakyat. Sistem kapitalisme yang mendasari kebijakan negara sering kali menghasilkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, kesejahteraan hakiki hanya dapat diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

Dengan Islam, aturan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kepedulian terhadap sesama, serta tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, solusi utama untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan menegakkan Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif dan rahmatan lil alamin. Wallahualam bissawab. []