Musim Penghujan, Pasuruan Kembali Kebanjiran

Oleh karena itu, solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah bencana alam khususnya banjir di musim hujan adalah dengan jalan kembali kepada Islam.

Oleh. Rini
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Meluapnya sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Pasuruan menyebabkan banjir yang melanda setidaknya 19 desa dari enam kecamatan.

Di antara kecamatan tersebut adalah Winongan, Beji, Grati, Kraton, Rejoso, dan Gondangwetan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Kedaruratan Logistik Dimas Kris pada Jumat, 6-12-2024. (Detik.com)

Bencana banjir yang terjadi tak hanya di Pasuruan. Namun, di mana-mana, bahkan hampir seluruh wilayah dan daerah di Indonesia menjadi berita dan topik utama yang sering kita jumpai pada saat musim penghujan. Seakan sudah menjadi tradisi tatkala musim penghujan tiba.

Menurut data yang diambil dari Aquaduct Global Flood Analyzer menyatakan bahwa ada 15 negara rentan dengan bencana banjir. Indonesia adalah salah satu negara di antara negara yang berstatus negara berkembang lainnya.

Musim Banjir: Sebab dan Dampaknya

Untuk Indonesia sendiri, secara umum banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan, kebiasaan hidup kurang baik terkait lingkungan hidup, penebangan hutan, alih fungsi hutan dan sungai.

Kerugian berupa kerusakan yang terkait properti baik rumah, infrastruktur, dan lainnya. Kerugian ekonomi disebabkan adanya gangguan aktivitas ekonomi dan kerugian lingkungan karena terjadinya kerusakan ekosistem hutan dan sungai. Juga munculnya berbagai macam penyakit (kulit dan wabah demam berdarah) merupakan berbagai dampak dari bencana banjir tersebut.

Upaya Mitigasi di Musim Penghujan

Untuk itu, dibutuhkan upaya penanggulangan yang berkesinambungan, mulai dari tindakan pencegahan, langkah dan strategi penanganan tanggap darurat, sudah semestinya dilakukan dengan tepat dan dibutuhkan keseriusan.

Dengan mengamati secara teliti fakta banjir yang senantiasa berulang, dengan tingkat keparahannya yang semakin besar, maka hal tersebut termasuk banjir yang sistemis. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistem secara teknik. Misalnya pembuatan bendungan, kanal-kanal baru, atau pompa air, dll. Namun, ketika sudah menyangkut tata ruang yang tidak dijalankan, pembuatan rumah di bantaran sungai karena kesulitan ekonomi, keserakahan para kapital dalam mengalihfungsikan hutan, daerah resapan, dan kelonggaran hukuman yang diberikan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, maka solusi tepatnya adalah dengan sistem nonteknis.

Kapitalisme Menumpulkan Kesadaran

Dengan penerapan sistem kapitalisme yang sekuler ini, Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim, sejatinya tidak akan mampu menyadari akan keberadaan diri dan lingkungan hidupnya.

Hilangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar karena sikap hidup individual adalah buah dari sistem sekuler ini. Maka, tidak heran untuk menjaga urusan kebersihan diri dan memelihara lingkungan jauh dari pola pikir dan pola sikap Islam. Akidah yang diimani tidak lagi dijadikan landasan perbuatan. Artinya suasana keimanan tidak dibangun dan tersuasanakan dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Penerapan ekonomi kapitalis liberal ini yang menjadikan semua orang berpeluang untuk bisa memperoleh harta serakus-rakusnya pun terfasilitasi. Hutan yang seharusnya menjadi harta milik umum tidak bisa dirawat dan dijaga sepenuhnya.

Lahirnya PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan merupakan mekanisme legal dalam pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sejak orde baru hingga 2017 setidaknya sudah ada 6,7 juta hektare alih fungsi lahan hutan secara legal. Sedangkan untuk alih fungsi melalui izin pakai kawasan hutan (PPKH) hingga tahun 2018 mencapai luas 563.463,48.

Pemimpin yang terlahir pun adalah pemimpin yang setengah hati dalam urusan rakyatnya. Fasilitas yang memadai dalam menanggulangi bencana alam dan melatih masyarakat untuk selalu tanggap darurat belum terpenuhi secara sistemis. Pemimpin yang nihil peran dalam kepengurusan dan pertanggungjawaban merupakan kesuksesan kepemimpinan sistem kapitalisme.

Oleh karena itu, solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah bencana alam khususnya banjir di musim hujan adalah dengan jalan kembali kepada Islam.

Mekanisme Islam dalam Mengatasi Banjir

Mekanisme Islam dalam mengatasi banjir akan diurai hingga menyentuh akar masalahnya, sehingga solusi yang dihadirkan akan tepat sasaran.

Ada tiga kebijakan yang akan ditempuh dalam Islam yaitu sebelum, ketika, dan pasca banjir. Untuk kebijakan sebelum banjir atau pencegahan, upaya yang dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung curahan air dari sungai atau air hujan yang berlebih. Bendungan ini masih bisa kita saksikan di Kota Madinah yaitu bendungan Qusaibah atau pada masa Khilafah Abbasiyah dengan berbagai bendungan yang dibuat di Kota Bagdad, Irak yang ada di Sungai Tigris.

Memetakan daerah rendah yang rawan banjir, melahirkan kebijakan tentang larangan daerah tersebut digunakan sebagai tempat pemukiman.

Terkait undang-undang dan kebijakan negara, maka penguasa akan membuka lahan baru yang tepat untuk daerah pemukiman, mengatur izin pembangunan dan penggunaan lahan terutama pengawasan yang ketat terhadap daerah resapan, membentuk badan khusus dalam menangani banjir terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan atas dorongan keimanan.

Penguasa muslim adalah penguasa yang sangat perhatian dalam kepengurusannya sebagai pelindung rakyat. Ia sangat terlatih dan tanggap dalam situasi genting atau normal sekalipun.

Keilmuan dan kepakaran para ilmuan dan ahli sangat diapresiasi oleh negara. Mereka didorong untuk bisa memberikan manfaat atas ilmunya untuk umat. Negara pun sanggup memberikan gaji yang sesuai dan sepadan dengan tenaga dan pikiran yang mereka curahkan untuk menghasilkan produk yang berupa alat ataupun desain bangunan yang mutakhir dan efisien.

Sumber Dana

Negara Islam mempunyai dana yang sangat cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sumber pendapatan bisa diambil dari pos fai, pos kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos dharibah. Dan ini sangat jauh dari pendapatan negara dalam sistem kapitalisme di mana urat nadi perekonomian hanya didapatkan dari pajak dan utang yang keduanya menghantarkan pada kesengsaraan rakyat.

Baca: Standar Hidup Layak ala Kapitalisme

Sungguh hanya Islam yang mempunyai tata kelola keuangan yang khas dan terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Masyarakat yang terbina dan terdidik dengan keimanan yang kuat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan tentu saja berikhtiar terbaik di wilayah yang dikuasai bukan justru menyalahkan fenomena alam yang bukan kuasanya.

Dengan merenungkan kembali QS. Ar-Rum: 41:

”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

Khatimah

Sudah saatnya kita belajar memperbaiki diri, masyarakat, dan negeri tercinta ini dengan tetap semangat belajar tentang Islam secara menyeluruh, Islam sebagai problem solving. Termasuk di dalamnya syariat tentang menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan agar terjadi keseimbangan ekosistem sebagai tanggung jawab bersama.

Kesadaran yang dibangun dari akidah Islam inilah yang akan mendatangkan keberkahan dari bumi dan langit.

Wallahu a' lam bishowab. []