MBG, Ladang Basah Korupsi

Korupsi MBG bukti kegagalan dari sistem kapitalisme sekuler dan bukti melemahnya pengawasan negara dalam menjalankan program negara.

Oleh. Tami Faid
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Negeri diguncangkan dengan berita ‘MBG dikorupsi'. Sang pelaku korupsi memiliki identitas tidak main-main. Masyarakat juga dikejutkan bahwa pelaku korupsi MBG tidak sendiri melainkan berjamaah. Pelaku korupsi tersebut mantan kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dibantu dengan dua pejabat yaitu wakil kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka ditangkap dan ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis setelah dalam penyelidikan berlangsung. (tribunnews.com, 7-6-2026)

Media Gempar

Penahanan Dadan Hindayana selaku mantan kepala Badan Gizi Nasional beserta kedua wakilnya menjadikan topik trending di dunia media sosial. Masyarakat menyoroti kasus korupsi tersebut merasa miris sekali. Kasus korupsi yang berulang ditiap ada program baru dari pemerintah. Pelaku korupsi selalu dari pejabat pemerintah itu sendiri.

Program Makan Bergizi Gratis seharusnya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak tanggung-tanggung meraup keuntungan korupsi dalam jumlah besar. Satu triliunan rupiah per hari dana yang dialirkan menuju kantong pribadi atas nama pemenuhan gizi anak.

Mereka terduga korupsi karena mereka ditemukan melakukan penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Hal ini terbukti ditemukan beberapa penyimpangan yaitu adanya harga yang di mark up juga ditemukan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyediaan makanan. Ini meliputi pengadaan sejumlah 21.803 unit motor listrik seharga rp1 triliun, 32.000 pengadaan sepatu, 31.000 unit tabel, serta TV berukuran 75 inci sejumlah 5400 unit. (tribunvidio.com, 7-6-2026)

Pandangan Masyarakat tentang MBG

Masyarakat menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak diperlukan. Banyak sebagian masyarakat menolak Program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat lebih membutuhkan Program Sekolah Gratis di tiap jenjang sekolah dari pada MBG. Masyarakat lebih membutuhkan harga bahan pokok murah dan penstabilan harga barang.

Pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap jaminan kebutuhan pokok tiap individu dibandingkan program Makan Bergizi Gratis. Program ini terkesan akan meningkatkan kecukupan gizi anak namun fakta di lapangan makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi. Bagaimana anak menjadi generasi yang berkualitas jika anak-anak mendapatkan makanan yang tidak layak makan bahkan keracunan. Makanan banyak yang sudah basi, buah agak busuk dan lauk berulat sehingga makanan yang begitu banyak terbuang sia-sia. Selain itu, penyalurannya tidak merata. Banyak anak pelajar yang belum mendapatkan Makanan Bergizi Gratis di sekolahnya terutama anak-anak yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan.

Program Makanan Bergizi Gratis tidak sesuai yang diharapkan karena dana untuk program ini telah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah untuk menyediakan makanan bergizi.
Masyarakat berharap program MBG dihentikan karena tidak ada manfaat. Selama harga bahan pokok masih tinggi akan masih ada anak-anak yang kelaparan dan kekurangan gizi. Para orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mencukupkan gizinya.

MBG: Buah Kapitalisme

Sistem kapitalisme memiliki asas materi sehingga masyarakat memiliki pola berpikir mencari keuntungan saja sehingga segala cara dilakukan baik halal atau pun tidak halal. Rata-rata dari mereka berpikiran sempit dan pragmatisme. Korupsi adalah jalan pintas memperkaya diri sendiri. Adanya program Makanan Bergizi Gratis yang secara tidak langsung menjadikan ladang banyaknya korupsi. MBG menjadi sarana untuk konsolidasi politik dan bancakan kue ekonomi di antara para pejabat pemerintahan. Adanya jatah proyek yang dibagikan kepada kelompok tertentu yaitu akademis, kepolisian, dan militer. Ini dinamakan sebagai bancakan gizi nasional.

Korupsi MBG bukti kegagalan dari sistem kapitalisme sekuler dan bukti melemahnya pengawasan negara dalam menjalankan program negara. Negara juga tidak bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi. Negara tidak memberikan hukuman yang membuat koruptor jera sehingga tiap tahun akan selalu ada tindakan korupsi yang merugikan negara serta membuat rakyat menderita.

Para pelaku korupsi seakan-akan kebal akan sanksi dan bersikap santai dalam melakukan korupsi. Tidak ada rasa penyesalan dalam benak mereka dan takut akan hukuman dari Tuhan. Ini dikarenakan perpolitikan dalam sistem kapitalisme memisahkan agama dari kehidupan. Standar halal haram diabaikan dalam menjalani kehidupan.

Baca juga: Polemik MBG Kapan Berakhir?

Islam Memberikan Solusi

Dalam sistem Islam, kepala negara sebagai pimpinan akan meriayah dan bertanggung jawab penuh atas persoalan yang dihadapi rakyatnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. Bersabda :

الإمام راع ومسؤول عن رعيته

Artinya, “Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.”

Hadis ini menunjukkan bahwa sebagai kepala negara yang baik akan memberikan kebijakan yang tepat terhadap rakyatnya. Kepala negara tidak akan membuat kebijakan yang akan merugikan rakyatnya. Seperti halnya tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam Islam, kepala negara akan betul-betul memperhatikan jalannya program MBG. Negara akan menggunakan dana dari baitulmal. Pemasukan baitulmal salah satunya dari sumber daya alam yang langsung dikelola sendiri sehingga hasil dari sumber daya alam berlimpah. Negara tidak akan mencari modal dari investasi asing sehingga tidak ada utang riba terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Negara juga akan menempatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang gizi sehingga para ahli gizi bisa memberikan menu yang tepat gizi yang dibutuhkan anak- anak. Pengawasan ketat dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki jabatan di mana memungkinkan melakukan tindakan manipulasi untuk kepentingan pribadi.

Negara akan memberlakukan hukuman yang membuat jera bagi para pejabat negara yang melanggar kebijakan seperti melakukan korupsi. Negara juga akan menanamkan ketakwaan kepada para pejabat negara untuk selalu jujur dan amanah dalam melayani rakyat. Pejabat negara bukanlah pemilik proyek, melainkan pelayan umat yang memegang amanah rakyat.

Hikmah

Dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, negara menjamin penuh kebutuhan tiap individu sehingga umat terpenuhi segala kebutuhannya. Para pejabat negara melayani rakyat dengan penuh amanah dan tanggung jawab setiap program yang dibuat oleh negara. Pejabat negara tidak akan melakukan korupsi karena rasa ketakwaan terhadap Tuhan.

Untuk meningkatkan kualitas berpikir pada anak, negara menjamin tiap anak terpenuhi akan gizi. Tidak akan ada gizi buruk yang dialami oleh setiap anak. Dengan riayah negara akan terwujud generasi yang berkualitas dan sehat.

Wallahualam bissawab []