PHK Massal: Bukti Nyata Gagalnya Kapitalisme

Gelombang PHK massal yang terus berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan saat ini.

Oleh. Hanny N.
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Di tengah harapan masyarakat akan pemulihan ekonomi, kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam berbagai sektor industri. Ancaman PHK belum juga mereda. Tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi terus menjadi alasan yang dikemukakan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Akibatnya, ribuan pekerja kehilangan sumber nafkah dalam waktu singkat.

Salah satu kasus terbaru terjadi di Depok, Jawa Barat, ketika PT Xacti Indonesia melakukan PHK terhadap sekitar 350 karyawan. Di saat yang sama, persaingan mencari pekerjaan semakin berat. Satu lowongan kerja dapat diserbu ribuan pelamar. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bukan sekadar masalah teknis perusahaan, melainkan persoalan sistemik yang berakar pada paradigma ekonomi yang diterapkan saat ini. (cnnindonesia.com, 26-05-2026)

Pertanyaannya, mengapa PHK terus berulang? Mengapa lapangan kerja makin sulit diperoleh? Dan mengapa negara tampak tidak mampu memberikan solusi mendasar bagi para korban PHK?

PHK: Buah Logis Sistem Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme, tujuan utama aktivitas ekonomi adalah keuntungan. Perusahaan didirikan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Dalam logika seperti ini, tenaga kerja tidak dipandang sebagai manusia yang memiliki kebutuhan hidup, keluarga, dan tanggung jawab nafkah, melainkan sebagai faktor produksi yang nilainya dihitung berdasarkan untung dan rugi.

Ketika kondisi ekonomi dianggap tidak menguntungkan, biaya produksi meningkat, atau keuntungan menurun, maka salah satu langkah yang paling sering diambil adalah pengurangan tenaga kerja. Dengan kata lain, PHK bukanlah penyimpangan dalam kapitalisme, melainkan konsekuensi logis dari sistem itu sendiri.

Buruh akhirnya diperlakukan layaknya komoditas. Saat dibutuhkan mereka direkrut, tetapi ketika dianggap membebani biaya perusahaan, mereka dapat diberhentikan. Nasib ribuan keluarga pun bergantung pada kalkulasi keuntungan para pemilik modal.

Inilah wajah kapitalisme yang sesungguhnya. Sistem ini tidak menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, melainkan pertumbuhan keuntungan dan akumulasi modal.

Lapangan Kerja Terbatas di Tengah Banyaknya Kebutuhan

Ironisnya, tingginya angka pengangguran bukan karena masyarakat tidak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak sektor yang membutuhkan pembangunan dan pengembangan. Infrastruktur, pertanian, industri, teknologi, pendidikan, dan pelayanan publik masih memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun dalam kapitalisme, lapangan kerja hanya dibuka jika menguntungkan pemilik modal. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi sangat bergantung pada keputusan segelintir pihak yang menguasai modal besar.

Kapitalisme secara alami mendorong terjadinya pemusatan kekayaan. Perusahaan-perusahaan besar terus membesar, sementara pelaku usaha kecil semakin sulit bersaing. Modal terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

Ketika modal terpusat pada segelintir orang, kemampuan masyarakat luas untuk menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan menjadi semakin terbatas. Akibatnya, jutaan orang berebut kesempatan kerja yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah pencari kerja.

Tidak mengherankan jika satu lowongan pekerjaan dapat dilamar oleh ribuan orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam struktur ekonomi yang ada saat ini.

Negara Hanya Menjadi Penjaga Kepentingan Modal

Persoalan berikutnya adalah peran negara dalam sistem kapitalisme. Negara tidak diposisikan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, negara lebih banyak berfungsi sebagai regulator yang menjaga iklim investasi dan kepentingan pasar.

Ketika terjadi PHK massal, solusi yang ditawarkan biasanya hanya berupa bantuan sosial, pelatihan kerja, atau program jaring pengaman sosial. Meskipun langkah tersebut dapat membantu sementara. Namun, tidak menyelesaikan akar persoalan.

Negara tidak berupaya mengubah struktur ekonomi yang menyebabkan PHK massal terus berulang. Negara juga tidak memiliki kewajiban langsung untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Akibatnya, para korban PHK sering kali harus berjuang sendiri menghadapi ketidakpastian. Mereka dipaksa bersaing dalam pasar kerja yang semakin sempit, sementara kebutuhan hidup terus meningkat.

Padahal, seorang kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan bukan hanya kehilangan penghasilan. Ia juga menghadapi tekanan psikologis, beban keluarga, dan ancaman kemiskinan yang dapat memengaruhi seluruh anggota keluarganya.

Islam Menempatkan Negara Sebagai Raa'in

Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai hubungan antara negara dan rakyat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa negara bukan sekadar regulator. Negara adalah raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.

Dalam Islam, bekerja dan mencari nafkah merupakan kewajiban bagi laki-laki yang mampu. Karena itu, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Negara tidak boleh membiarkan rakyat terjebak dalam pengangguran massal atau kehilangan sumber nafkah tanpa solusi yang nyata.

Sistem Ekonomi Islam Memutus Ketergantungan pada Modal Kapitalis

Berbeda dengan kapitalisme yang bertumpu pada akumulasi modal, sistem ekonomi Islam dibangun di atas aturan kepemilikan yang jelas dan beragam.

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga:

1. Kepemilikan individu.
2. Kepemilikan umum.
3. Kepemilikan negara.

Pembagian ini mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada segelintir orang. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan publik tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)

Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya vital yang dibutuhkan masyarakat luas harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.

Ketika sumber daya alam dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat, maka negara memiliki kemampuan finansial yang besar untuk membangun sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.

Distribusi Kepemilikan yang Adil

Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan berjalan dengan baik.

Allah Swt. berfirman:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak sistem yang menyebabkan kekayaan berputar pada kelompok tertentu saja.

Dengan distribusi kepemilikan yang lebih merata, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memiliki usaha, mengembangkan produksi, dan membuka lapangan kerja baru.

Ekosistem ekonomi seperti ini akan menghasilkan lebih banyak aktivitas ekonomi yang produktif dan beragam dibanding sistem yang hanya bertumpu pada korporasi besar.

Baitulmal Sebagai Jaminan Nyata

Dalam sistem Islam, negara memiliki lembaga keuangan yang disebut Baitulmal.

Baitulmal memperoleh pemasukan dari berbagai sumber syar'i seperti hasil pengelolaan kepemilikan umum, kharaj, jizyah, fai', ghanimah, dan berbagai sumber lainnya yang telah diatur syariat.

Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk:

• pendidikan,
• kesehatan,
• keamanan,
• infrastruktur,
• dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat oleh negara, tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan dapat diminimalkan.

Negara tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi benar-benar menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Sejarah Islam Membuktikan

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa negara memiliki peran besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, distribusi kesejahteraan berlangsung sangat baik hingga diriwayatkan sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat di beberapa wilayah.

Keberhasilan ini bukan terjadi karena bantuan sosial semata, melainkan karena penerapan sistem ekonomi Islam yang mengatur distribusi kekayaan dan menjamin kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

Model seperti inilah yang menjadikan kesejahteraan bukan sekadar janji politik, tetapi realitas yang dirasakan masyarakat.

Baca juga: PHK Massal Akibat Sistem Kapitalisme

Penutup

Gelombang PHK massal yang terus berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan saat ini. Kapitalisme menjadikan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang dapat dikurangi kapan saja demi menjaga keuntungan. Akibatnya, jutaan pekerja hidup dalam ketidakpastian dan harus bersaing memperebutkan lapangan kerja yang semakin terbatas.

Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Negara berfungsi sebagai raa'in yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat, termasuk memastikan tersedianya lapangan kerja dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Melalui pengelolaan kepemilikan yang adil, pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan umum, serta dukungan Baitulmal, Islam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Karena itu, maraknya PHK massal bukan sekadar kegagalan perusahaan atau lemahnya ekonomi global. Ia merupakan bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin kehidupan rakyat. Sudah saatnya umat berpikir lebih mendalam mengenai sistem yang selama ini diterapkan dan mempertimbangkan solusi yang berasal dari aturan Allah Swt. yang telah terbukti mampu membangun peradaban yang adil dan sejahtera.

Wallahualam bissawab. []