Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali Berulah

Banyaknya korban keracunan Makanan Bergizi Gratis bukan sekadar angka tetapi alarm bahwa program ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan stunting.

Oleh. Siti Hulfiya
(Kontributor NarasiLiterasi.Id dan Aliansi Penulis Rindu Islam)

NarasiLiterasi.Id-Awal bulan September Tragedi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Keracunan yang dialami sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dan 19 lembaga pendidikan berstatus siaga karena menerima MBG dari Dapur SPPG yang sama. (merdeka.com, 02-09-2026)

Kondisi darurat ini membutuhkan tindakan cepat oleh sebab Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak langsung menuju tempat korban dirawat yaitu RSUD Notopuro Sidoarjo. Pemerintah setempat langsung melakukan penghentian sementara operasional dapur penyedia MBG Tanggulangin Kalitengah selama investigasi dilakukan. Investigasi tidak hanya tertuju pada makanan yang didistribusikan tetapi lebih menyeluruh seperti kualitas air PDAM, kebersihan bahan baku, pengolahan makanan hingga distribusi makanan sampai ke tangan lembaga pendidikan.

Kejadian keracunan makanan setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terjadi dua atau tiga kali. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal tahun 2025 sampai tahun 2026 mencapai 43.838 pelajar diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis. (suara.com, 03-09-26)

Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, ribuan korban keracunan MBG akan terus bertambah setiap bulannya, ironisnya tidak ada langkah hukum yang diberikan kepada pihak penyedia MBG.
Seharusnya kejadian keracunan MBG menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih layak untuk dilanjutkan dengan melihat banyaknya jumlah korban keracunan makanan.

Makan Bergizi Gratis dilanjutkan atau dihentikan?

Banyaknya korban akibat keracunan MBG jangan dilihat sekadar angka tetapi alarm untuk pemerintah bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak mampu menyelesaikan permasalahan stunting. Program ini malah menimbulkan banyak permasalahan baru.

Para korban yang dirugikan akibat kegagalan program ini, meminta pertanggungjawaban negara. Bukan hanya mengganti kepala BGN atau menutup sementara dapur SPPG tetapi mengubah tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika tidak ada evaluasi nyata dari pemerintah maka wajar apabila kasus keracunan makanan akan terulang lagi. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak serius menangani permasalahan yang di mana banyak rakyat jadi korbannya. Tidak ada tindak tegas untuk para pelaku SPPG selaku penyedia MBG dan tidak ada perubahan tata kelola kerja MBG.

Belum lagi skandal korupsi dalam penyediaan bahan baku Makan Bergizi Gratis yang mengakibatkan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung resmi ditahan pada Juni 2026.

Dengan kegagalan dan banyak peluang korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis seharusnya negara menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Kalau pun terus dipaksakan program ini berjalan maka yang menjadi korban peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

Negara bisa melakukan kebijakan dengan mengganti program MBG dengan program yang lebih menyentuh akar permasalahan yang dialami rakyat. Rakyat memerlukan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah sudah seharusnya menyediakan banyak lapangan kerja yang layak. Sehingga, para kepala rumah tangga bisa memberi makanan seluruh anggota keluarga dengan layak dan aman.
Kesejahteraan tidak hanya dirasakan anak saja tetapi seluruh anggota keluarga merasakan kesejahteraan hidup.

Baca juga: MBG, Ladang Basah Korupsi

Negara Pengurus Rakyat

Pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) seharusnya tidak hanya memberikan makan gratis tetapi harus menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diberikan dengan pengawasan yang ketat. Karena yang menjadi taruhan adalah nyawa generasi. MBG bukan hanya sebuah program, tetapi sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Negara tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia. Negara harus memastikan halal, aman, higienis, bergizi, berkualitas, terdistribusi dengan baik. Pengawasan dan kontrol ketat diperlukan hingga makanan sampai ke tangan anak-anak.

Di dalam Islam negara berfungsi sebagai pengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin (raa'in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (ra'iyyah)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Negara bersungguh sungguh mengurusi rakyatnya karena bentuk amanah yang nantinya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Inilah perbedaan yang mendasar fungsi negara dalam sistem Kapitalisme dan Islam.

Sistem Kapitalisme memposisikan negara sebagai pelaksana regulator bagi para pemilik modal. Sehingga yang punya modal bisa dengan mudah mengendalikan kekuasaan. Jadi tak heran rakyat di dalam sistem ini menjadi objek kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan dalam sistem ini bertujuan sekwdar formalitas untuk memenuhi target angka tanpa memperhatikan nyawa rakyat.

Berbeda dengan sistem Islam. Negara berfungsi sebagai pengurus rakyat bukan regulator atau pelaksana proyek. Dalam melaksanakan kebijakannya, negara mengutamakan keselamatan rakyat karena rakyat bukan objek kebijakan tetapi amanah.

Dari sinilah kita bisa melihat hanya penerapan Islam yang bisa membawa keselamatan tidak hanya dunia tetapi akhirat. Karena negara menjadikan Islam sebagai landasan pengaturan kehidupan bukan kepentingan individu atau sekelompok golongan. Wallahualam bissawab. []