
Persoalan puluhan ribu balita yang terserang ISPA menunjukkan bahwa perlindungan generasi membutuhkan lebih dari sekadar penanganan darurat dan kebijakan yang bersifat sementara.
Oleh. Dhini
Kontributor NarasiLiterasi.Id
NarasiLiterasi.Id-Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang wajib dilindungi. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang membahayakan kehidupannya. Namun, hal tersebut masih menghadapi persoalan serius akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman kesehatan, terutama bagi bayi dan anak-anak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, tercatat sebanyak 311.363 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus dialami oleh anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Tujuh provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. (Metro TV, 2026)
Dari sisi penanganan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan tenaga kesehatan dan mendistribusikan bantuan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, kesiapan fasilitas kesehatan masih menjadi perhatian. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki oxygen concentrator. Padahal, peralatan tersebut dibutuhkan untuk menunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan. (Metro TV, 2026)
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena anak-anak merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap paparan asap karhutla. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menjelaskan bahwa paru-paru dan sistem kekebalan tubuh anak masih dalam tahap perkembangan. Selain itu, anak menghirup udara lebih banyak dibandingkan berat tubuhnya sehingga paparan polutan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap kesehatan mereka. (detikHealth, 2026)
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan perlindungan kesehatan dan keselamatan generasi. Ketika puluhan ribu balita mengalami gangguan pernapasan, penanganannya tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan korban, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang menyebabkan bencana terus berulang.
Karhutla Berulang dan Lemahnya Perlindungan Kesehatan Generasi
Banyaknya balita yang terserang ISPA akibat karhutla menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian negara. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan lingkungan sehat justru harus menghadapi paparan asap yang membahayakan kesehatan mereka. Bahkan, dampak pencemaran udara tidak selalu berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Paparan partikel halus dalam asap dapat mengganggu sistem pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan dalam jangka panjang.
Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan manusia merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan prinsip hifzh an-nafs atau menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya hadir ketika masyarakat sudah menjadi korban, tetapi harus mampu melakukan pencegahan dan perlindungan sejak awal.
Karhutla yang terus berulang juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan hutan dan lahan. Pengawasan yang lemah, praktek pembukaan lahan yang merusak lingkungan, serta penegakan hukum yang tidak optimal dapat memperbesar resiko terjadinya kebakaran. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan sampai ke akarnya, masyarakat akan terus menghadapi ancaman yang sama setiap tahun.
Di sisi lain, kesiapan fasilitas kesehatan yang belum merata memperlihatkan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons darurat, tetapi harus disertai perencanaan, mitigasi, dan ketersediaan sarana kesehatan yang memadai.
Dengan demikian, persoalan karhutla tidak bisa dianggap sebagai bencana alam semata. Ada tanggung jawab pengelolaan lingkungan, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan pelayanan kesehatan yang harus dijalankan secara menyeluruh. Negara harus memastikan bahwa keselamatan rakyat menjadi prioritas, bukan sekadar menjadi perhatian setelah bencana terjadi.
Baca juga: Epidemi ISPA Anak: Jejak Sengkarut Karhutla
Khalifah sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat
Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang menempatkan negara sebagai junnah (pelindung) sekaligus raa’in (pengurus rakyat). Dalam konsep Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang membahayakan kehidupan, termasuk bencana karhutla dan dampak pencemaran udara.
Sebagai junnah, negara berkewajiban memberikan perlindungan secara maksimal kepada rakyat. Keselamatan anak-anak harus menjadi perhatian utama karena mereka termasuk kelompok yang rentan. Negara harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menangani bencana, memberikan pertolongan kepada korban, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dari dampak asap karhutla.
Sementara itu, sebagai raa’in, negara bertanggung jawab mengurus kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan. Rasulullah saw., bersabda, “Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat.
Tanggung Jawab Negara
Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, negara melakukan upaya promotif dan preventif melalui edukasi, pengawasan lingkungan, pemantauan kualitas udara, serta mitigasi bencana. Kedua, negara melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Ketiga, negara menyediakan pelayanan kuratif melalui fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, oksigen, dan teknologi penanganan gangguan pernapasan.
Keempat, negara mengerahkan pembiayaan melalui baitulmal sesuai ketentuan syariat. Pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pembiayaan penanganan bencana dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penanganan bencana tidak bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Kelima, negara melakukan pengelolaan hutan dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerusakan dan merugikan masyarakat. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Melalui penerapan aturan Islam secara menyeluruh, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Negara tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga melakukan pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian akar persoalan agar bencana serupa tidak terus berulang.
Khatimah
Pada akhirnya, persoalan puluhan ribu balita yang terserang ISPA akibat karhutla menunjukkan bahwa perlindungan generasi membutuhkan lebih dari sekadar penanganan darurat dan kebijakan yang bersifat sementara. Dibutuhkan sistem yang mampu menjamin keselamatan rakyat, mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui institusi Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh).
Khilafah bukan sekadar konsep kepemimpinan, melainkan institusi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan manusia ataupun membiarkan generasi tumbuh dalam lingkungan yang membahayakan kesehatannya. Sebab, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanah yang diembannya. Oleh karena itu, penerapan Islam secara kaffah melalui Khilafah menjadi solusi mendasar untuk mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, dan keselamatan seluruh rakyat, termasuk generasi penerus bangsa. Wallahualam bissawab. []
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com


















