
Tanggung jawab negara tentu tidak hanya sampai api padam, tetapi dampak bencana harus ditangani secara total.
Oleh. Indi Lestari
Kontributor NarasiLiterasi.Id
NarasiLiterasi.Id-Betapa bahagianya ketika kita mendengar bahwa hujan turun di titik-titik kota yang terdampak karhutla. Namun, pada kenyataannya, meskipun akhir-akhir ini hujan turun, ternyata tidak cukup untuk memadamkan api.
Fakta ini dipertegas oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers secara daring di YouTube BNPB pada Senin, 2 November 2026. Beliau menyampaikan bahwa di Kalimantan maupun tempat lain, walaupun sudah musim hujan, masih berpotensi terjadi titik-titik api baru, mengingat api atau bara api yang ada di bawah permukaan masih belum 100% padam.
Dikutip dalam tayangan Metro Siang Metro TV pada Rabu, 4 November 2026, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah. Luas kebakaran melebihi 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Secara keseluruhan, BNPB mencatat luasan karhutla di berbagai provinsi di Pulau Papua telah mencapai ribuan hektare selama periode pemantauan pada tahun 2026.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, juga mengatakan bahwa hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya untuk kebakaran vegetasi yang ada di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang masih memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. (kakinews.id, 07-11-26)
Hujan mulai turun, tetapi ancaman pembakaran lahan dan hutan masih nyata terjadi dan belum padam total. Tentu pembakaran yang terjadi tidak akan pernah usai jika pelaku dan izin pembukaan lahannya tidak dihentikan. Sampai saat ini, negara masih memperlakukan persoalan ini seolah-olah bencana alam biasa.
Negara Tidak Boleh Berlepas Tangan
Kondisi ini jika terus terjadi dan dibiarkan, tentu bukan hanya krisis kesehatan. Karhutla yang berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Bayangkan, bukan hanya bernapas dengan udara bersih yang sulit, kelaparan pun akan melanda. Kehidupan seperti apakah yang sedang dialami saudara-saudari kita?
Tanggung jawab negara tentu tidak hanya sampai api padam, tetapi dampak bencana harus ditangani secara total. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah penjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh berlepas tangan dan menyerahkan penanganan krisis pada rakyatnya sendiri.
Namun, hari ini kita menyaksikan, dalam sistem kapitalisme, penguasa hanya berperan sebagai regulator. Ini bukan kebakaran, ini pembakaran. Hutan tidak terbakar sendiri, tetapi dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Maka, persoalannya bukan sekadar menetapkan status bencana nasional, tetapi menghentikan izin pembukaan lahan dan menghukum pelakunya.
Melempar tanggung jawab pada rakyat bukan hal yang sulit. Pembakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua menjadi bukti ketidakmampuan negara menjadi pelindung kehidupan rakyatnya.
Sudut Pandang Islam
Islam memerintahkan negara untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana. Dalam Islam, negara bukanlah sekadar regulator, melainkan ra'in pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Keselamatan rakyat dari asap, kelaparan, dan kehilangan air bersih adalah tanggung jawab negara, bukan beban yang dilemparkan kepada masyarakat.
Kebijakan negara terhadap hutan harus terikat dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hutan dan lahan gambut tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada korporasi yang berorientasi profit. Dalam Islam, hutan termasuk milik umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)
Baca juga: Karhutla dan Tata Kelola Kapitalisme
Khatimah
Negara wajib menghentikan izin pembukaan lahan dengan cara membakar, mencabut izin korporasi yang terbukti membakar, dan menghukum pelakunya dengan tegas. Selain itu, negara harus melakukan pemetaan titik rawan secara berkala, serta melakukan restorasi gambut dengan membasahi kembali lahan yang kering, bukan membiarkannya menjadi sumbu api setiap musim kemarau.
Penanganan pun tidak boleh berhenti saat api padam. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar korban, mulai dari udara bersih, air bersih, pangan, layanan kesehatan, hingga pemulihan mata pencaharian.
Karhutla bukanlah bencana yang harus diterima setiap tahun. Ini adalah akibat dari tata kelola negara yang keliru dan absennya negara sebagai junnah (pelindung). Hujan memang membantu, tetapi hujan tidak akan pernah cukup jika negara tidak hadir secara total. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam yang menjadikan negara benar-benar sebagai pelindung kehidupan rakyatnya. Wallahualam bissawab. []
Disclaimer
www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

















