Kemiskinan Dientaskan, bukan Dimanipulasi Datanya

Kemiskinan dalam pandangan Islam adalah jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang sifatnya umum, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Oleh. Dite Umma Gaza
Kontributor NarasiLiterasi

NarasiLiterasi.Id-Sudah seharusnya kita menghentikan polemik perbedaan standar angka kemiskinan. Bank dunia mempunyai standar dolar AS PPP (purchasing power parity), sedang BPS memberikan standar angka kemiskinan berdasar standar kebutuhan dasar dan jumlah rupiah untuk  memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Negeri ini sejatinya kaya SDA, tetapi kemiskinan masih merajalela. Lantas, di manakah tanggung jawab negara? Mengapa mayoritas rakyatnya tidak tercukupi kebutuhan dasarnya?

Diberitakan oleh tirto.id (02-05-2025),  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengutarakan adanya perbedaan cara menghitung jumlah penduduk miskin antara BPS dan Bank Dunia. BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia berjumlah 8,57% pada September 2024. Artinya, data nasional menyebutkan bahwa Indonesia berada di jajaran 37 negara yang berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country/UMIC).

Namun, hasil perhitungan itu berbeda dengan tinjauan Bank Dunia yang menghitung berdasarkan standar kemiskinan global untuk membandingkan kemiskinan antar negara. Tinjauan Macro Poverty Outlook April 2025 menunjukkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia, yaitu 171,8 juta orang termasuk dalam kategori penduduk miskin. Standar garis kemiskinan ini ditetapkan dalam dolar AS, sesuai dengan daya beli antarnegara. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah angka kemiskinan di Indonesia, ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan.

Standar Kemiskinan dan Faktanya

Perbedaan standar kemiskinan di negeri ini terungkap dari bedanya patokan nilai atas angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia. Jika diperhatikan, patokan angka yang diterbitkan Bank Dunia lebih realistis. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia.

Fakta di tengah masyarakat mencerminkan banyaknya masyarakat yang kekurangan. Banyak dari mereka yang tergiur dengan iming-iming pendapatan besar, tetapi memilih jalan sesat seperti judol dan pinjol. Alih-alih mendapatkan pendapatan besar, yang mereka dapatkan hanya tambahan masalah yang mempengaruhi kesehatan mental.

Pemberian bansos pada saat inflasi, nyatanya tidak memberi solusi. Memang, seolah menjadi solusi, tetapi nyatanya pemimpin negeri ini tidak dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Inflasi mata uang terus berlangsung secara berkala, tetapi tidak pernah ditanggulangi secara serius. Layanan dan fasilitas yang diberikan pada masyarakat juga jauh dari memadai. Pemberian makan bergizi gratis (MBG) pada anak-anak sekolah, nyatanya pun sekadar kebijakan yang hanya berfokus pada popularitas, tetapi mengabaikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Manipulasi Data

Standar angka kemiskinan yang berbeda antara Bank Dunia dan BPS, nyatanya tidak mampu mengentaskan negeri ini dari kemiskinan. Standar angka yang diberikan pemerintah diklaim lebih menggambarkan kondisi masyarakat negeri ini, yang mencerminkan kesejahteraan. Akan tetapi, data ini hanya kenyataan semu untuk menggambarkan minimnya angka kemiskinan, dan keberhasilan mengentaskannya.

Akhirnya, angka yang diperoleh untuk menunjukkan jumlah warga miskin di negeri ini, hanyalah manipulasi data yang digunakan untuk kepentingan penguasa dalam mencari investor. Padahal, investasinya pun hanya akan menyejahterakan para penguasa. Investasi yang digembar-gemborkan mampu mengentaskan pengangguran, juga faktanya justru banjir PHK. Rakyat tidak merasakan dampak positif dari investasi yang ada. kebijakan penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini hanya menguntungkan para pemegang modal.

Demikianlah jumlah kemiskinan ketika sebuah negeri menerapkan sistem pemerintahan dari ideologi kapitalisme. Angka kemiskinan dihitung secara rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa cara mengentaskan kemiskinan pun hanya secara rata-rata. Akibatnya, warga miskin susah berubah menjadi sejahtera, yang ada orang kaya makin kaya, sedangkan  yang miskin makin tidak berdaya.

Baca juga: Perbedaan Standar Kemiskinan

Paradigma Islam

Umat hanya membutuhkan pemimpin yang adil dan bijaksana, bukan pemimpin yang menyebabkan rakyat menderita seperti saat ini. Penerapan sistem kapitalisme di negeri ini, terbukti sudah menghancurkan seluruh sektor kehidupan termasuk bidang perekonomian. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat berpikir bahwa sistem rusak ini mesti diganti dengan sistem yang sahih. Sistem itu adalah sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan Khilafah, yaitu sistem kehidupan bernegara yang berasal dari Allah Swt..

Khilafah akan mengurusi semua urusan rakyatnya sesuai syariat Islam. Segala peraturan hidup dan landasan kepemimpinan berasal dari akidah Islam. Jaminan pemerataan fasilitas dan pendistribusian harta akan diberikan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Kekayaan alam yang melimpah akan diolah oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kompromi dengan para kapitalis atau antek asing yang hanya memperkaya dirinya.

Adapun kemiskinan, dalam pandangan Islam adalah jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang sifatnya umum, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semua kebutuhan ini bersifat primer, dan sistem Islam menempatkan bahwa negara yang paling bertanggung jawab untuk memenuhinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini sifatnya adalah wajib (fardu) untuk dilakukan negara.

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

"Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, sebagai sesama manusia sifatnya diwajibkan untuk saling tolong menolong. Kerabat terdekat adalah pihak pertama yang wajib menolong saudaranya yang fakir. Jika tidak punya kerabat dekat yang ada hubungan waris, maka negara yang wajib mengurusinya. Dalam hal ini, baitulmal yang akan mengambil peran ini, yaitu melalui pos zakat. Baitulmal memperoleh pemasukan besar dari berbagai sumber. Sumber harta tersebut di antaranya diperoleh dari kharaj, jizyah, fai, dan sebagainya. Adapun sumber yang paling besar adalah dari pengelolaan harta milik umum berupa sumber daya alam yang diatur sesuai syariat Islam. Semua pengelolaan harta milik umum tersebut dikelola negara dan peruntukannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, khilafah juga mengurusi semua sektor publik, dan tidak akan mengizinkan kapitalisasi menguasai negeri. Sektor publik seperti pendidikan, keamanan, informasi, transportasi, dan kesehatan, semua akan dikelola dengan maksimal, dan mewujudkan pelayanan gratis buat seluruh rakyat. Ketersediaan lapangan kerja juga akan dijamin bagi para laki-laki dewasa agar mereka dapat memenuhi nafkah bagi keluarganya.

Khatimah

Sungguh hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah melalui penegakan Khilafah, maka kemiskinan dapat dientaskan. Perlindungan dan kesejahteraan baik bagi muslim maupun nonmuslim, akan diperoleh rakyat tanpa terkecuali. Kondisi di mana tiap individu rakyat  dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan memiliki standar hidup yang memadai. Demikianlah sistem pemerintahan Islam, kemiskinan wajib dientaskan per individu, bukan malah dimanipulasi angkanya sebagaimana saat ini.

Wallahualam bissawab. []