Menelisik Relevansi Program Keluarga Berencana dengan Bonus Demografi

Islam sebagai sebuah ideologi, tidak akan memperlakukan manusia layaknya mesin industri sebagaimana ideologi sekuler-kapitalisme.

Oleh. Dyah Rini
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com -"Saya tidak tahu apakah nanti masih relevan dua anak cukup, atau semakin banyak anak semakin cukup." Ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi. Pernyataan Muhadjir itu disampaikan setahun yang lalu dalam acara Launching Commitment Family Planning 2030 di Hotel Westin Jakarta.  Acara itu diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia tepatnya pada 1 Agustus 2022. (www.kemenkopmk.go.id)

Ungkapan yang disampaikan oleh Muhadjir tersebut dilandasi rasa kekhawatiran terhadap persiapan lndonesia menyambut era bonus demografi tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Memang benar, secara otomatis  ketika masa puncak bonus demografi itu telah terlampaui, kondisi penduduk usia produktif akan berubah menjadi penduduk usia tua (aging population). Maka, jika pembatasan keturunan  melalui program Keluarga Berencana (KB) terus berlanjut, akan berakibat pada menurunnya angka kelahiran. Dengan kata lain jumlah penduduk  usia muda akan turut menurun. Bahkan, akan bisa mengakibatkan lost generation ketika  banyak keluarga mengadopsi ide child free yang marak dipromosikan beberapa waktu lalu. Dari sini maka muncul pertanyaan, apakah pembatasan jumlah kelahiran dua anak cukup perlu dikaji ulang? Lalu kebijakan seperti apakah yang harusnya diambil negara dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) agar relevan dengan bonus demografi?

Pengertian Bonus Demografi

Menurut Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Population Fund (UNFPA)), bonus demografi dimaknai sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat struktur jumlah penduduk dengan perbandingan usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada usia tidak kerja  (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun). (wikipedia.org)

Masih menurut UNFPA, negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang  dapat mendapatkan kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Bonus demografi juga harus seiring dengan peningkatan produktivitas penduduk usia kerja tersebut.

Indonesia adalah negara yang diprediksi mendapat bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang dengan  proporsi usia produktif mencapai lebih dari 60%. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa, terbesar se-ASEAN, dan nomor empat di tingkat dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, khususnya usia produktif menjadi aset kekayaan negara  berupa Sumber Daya Manusia (SDM). (www.kominfo.go.id)

Upaya Pemerintah  Menyongsong Bonus Demografi

Bagi negara-negara penganut ideologi kapitalisme, hal yang wajar selalu mengaitkan segala sesuatu dengan keuntungan materi dan unsur kemanfaatan. Tak terkecuali dalam hal memandang sumber daya manusia pada usia produktif. Mereka dianggap  sebagai angkatan kerja yang akan menggerakkan perekonomian negara. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk angkatan kerja per tahun 2020 sebanyak 140 juta jiwa  dari total penduduk Indonesia. Maka, pada tahun 2030 jumlah tersebut bisa diperkirakan meningkat pesat. 

Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan membuka keran investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Pemerintah juga membuka banyak sekolah kejuruan (vokasi) yang lulusannya telah disiapkan untuk memenuhi pesanan dunia industri. Sementara untuk mendukung pengembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah telah mengucurkan dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Begitu juga diluncurkannya kartu prakerja diakui sebagai solusi menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, fakta yang  terjadi di lapangan banyak terjadi kontradiksi. SDM yang digadang-gadang sebagai motor penggerak industri kebanyakan kualitas pendidikannya masih rendah, sehingga mayoritas mereka menjadi buruh kasar yang mendapat upah kecil. Lapangan pekerjaan yang tersedia pun ternyata hanya sedikit, mirisnya lagi fakta saat ini mereka harus bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berduyun-duyun masuk ke dalam negeri. Mereka yang kalah bersaing akhirnya harus rela  menjadi pengangguran.

Kurikulum pendidikan yang acap kali berganti nyatanya juga tidak mampu mencetak generasi yang berkualitas, mandiri, dan tangguh sesuai yang diharapkan. Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini pun disinyalir hanya menyibukkan tenaga pendidik pada urusan administrasi daripada urusan pengajaran dan pembinaan generasi. Para pelajar diarahkan bebas mengakses segala informasi terkait materi ajar dari segala sumber. Akibatnya mereka mendapatkan pengetahuan tanpa filter yang mampu mengarahkan mana sesuatu yang boleh diambil dan mana yang tidak. 

Ditambah lagi materi penguatan akidah makin minim dalam daftar materi ajar. Kalaupun diajarkan, pengaruhnya tidak membekas dalam benak pelajar. Sebagai bukti, problem remaja hari ini belum juga teratasi. Tawuran antarsiswa, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, bullying, dan lainnya tidak pernah surut dari pemberitaan media. Lantas, mampukah melimpahnya SDM itu menjadi bonus demografi atau malah menjadi bencana demografi? Lalu adakah relevansi antara bonus demografi dengan program pembatasan keturunan? 

Asal Ide Pembatasan Keturunan

Ide pembatasan keturunan berawal dari negara Eropa yang dimotori seorang ilmuwan, Robert Malthus pada tahun 1798 dengan artikelnya yang berjudul Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya pada Kemajuan Masyarakat di Masa Datang. Ia mengatakan pembatasan keturunan dilakukan dengan melakukan pencegahan kelahiran setelah memiliki keturunan (anak) dalam jumlah tertentu. 

Ide ini dipengaruhi ideologi sekuler-kapitalisme Barat dalam memandang keberadaan barang dan jasa, yang dikaitkan dengan kebutuhan manusia. Menurut mereka barang dan jasa jumlahnya terbatas, sementara itu kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka untuk memecahkan masalah ini perlu dilakukan peningkatan produksi agar kebutuhan manusia yang terus meningkat, tercukupi. Begitu pula mereka berpendapat bahwa harus dilakukan pembatasan keturunan untuk menekan kebutuhan manusia.

Orang-orang Barat telah mengadopsi ide ini dan menerapkan di negaranya. Kemudian memasarkan bahkan memaksakan ke negeri-negeri muslim,  tak terkecuali negara Indonesia.  Sebagai bukti, bergabungnya Indonesia dalam kemitraan di tingkat global dengan terbentuknya Commitment Family Planning 2030 (FP 2030). Tujuan kemitraan tersebut adalah untuk memberdayakan perempuan dengan berinvestasi pada konsep keluarga berencana.https://narasipost.com/challenge-np/09/2023/bonus-demografi-dan-ancaman-depopulasi/

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Menilik UU No.10 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa KB adalah upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap  pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta keluarga bahagia dan sejahtera.

Pandangan Islam

Pembatasan keturunan dan pengaturan kelahiran adalah dua hal yang berbeda. Pembatasan keturunan adalah pemutusan masa kelahiran selamanya dengan menggunakan obat-obatan atau operasi dengan tujuan membatasi jumlah penduduk hingga batas tertentu. Pemikiran ini jelas telah terpengaruh ide sekularisme, yang memisahkan agama dari kancah kehidupan. Mereka lupa atau bahkan tidak tahu, bahwa  Allah Swt. telah menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. sebagaimana firman-Nya: "Tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah telah memberi rezekinya. dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauhulmahfuz)." (TQS. Hud: 6) 

Terkait fakta kebutuhan manusia, sejatinya adalah tetap (statis). Yakni kebutuhan primer (basic needs) yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan yang berubah adalah kebutuhan sekunder  dan tersier yang dipengaruhi oleh peradaban manusia. Maka solusi agar kebutuhan manusia terpenuhi, bukan terfokus pada bidang produksinya, melainkan pada aspek pendistribusiannya. Sehingga terjadi pemerataan  ketersediaan barang dan jasa  tiap individu. Tidak ada dominasi yang satu terhadap yang lain. Umat Islam dilarang mengadopsi ide pembatasan keturunan tersebut karena:

Pertama, ide itu lahir dari akidah kapitalisme yang bertolak belakang dengan akidah Islam.

Kedua, Islam mendorong untuk memperbanyak keturunan.  Rasulullah saw. bersabda: "Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan memiliki banyak keturunan,  karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lainnya." (HR. Abu Dawud)

Terkait dengan pengaturan kelahiran maka hukumnya adalah mubah. Ini adalah pilihan tiap individu untuk mengatur kelahiran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud: "Telah datang seorang laki-laki dari kalangan Anshar kepada Rasulullah saw. lalu berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita dan aku sering menggaulinya, tapi aku tidak suka dia hamil.'  Maka Rasulullah saw. bersabda, 'Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka, karena sesungguhnya tetap akan terjadi padanya apa yang ditakdirkan baginya." 

'Azl adalah tindakan menumpahkan sperma di luar vagina wanita. Hal ini bisa disamakan dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Maka sejatinya program KB dengan tujuan mengatur kelahiran tidak bertentangan dengan syarak dan boleh dilakukan.  Namun, jika tujuannya untuk membatasi keturunan dengan jumlah tertentu lalu dilakukan pemutusan masa kelahiran secara permanen maka hal ini tidak boleh dilakukan kecuali alasan syar'i, adanya penyakit kanker misalnya. 

Maka, perlu kiranya pengkajian mendalam terhadap program Keluarga Berencana (KB) agar lebih fokus kepada penciptaan keluarga yang bahagia sejahtera, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan agar fungsi keluarga terwujud dengan baik. Hal ini jelas tidak lepas dari peran negara.

Khatimah

Islam sangat memperhatikan pertumbuhan penduduk sebagai unsur penting untuk ketahanan negara. Islam juga telah menjadikan pemeliharaan atas keturunan sebagai salah satu tujuan mulia (al- matsalul 'ulya).  

Islam sebagai sebuah ideologi tidak akan memperlakukan manusia  layaknya mesin industri sebagaimana ideologi sekuler-kapitalisme. Mereka yang berusia muda akan  dicetak untuk menjadi agent of change yang akan mewujudkan negara adidaya. Yaitu negara yang akan  memimpin dunia dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.  Negara juga akan menerapkan  sistem pendidikan yang berasaskan akidah Islam. Sehingga terlahir generasi yang mempunyai syakhshiyah Islam (kepribadian Islam). Yakni generasi yang akalnya senantiasa dipimpin oleh akidah Islam dan sikapnya dibimbing oleh syariat Islam.

Inilah  bonus demografi yang sesungguhnya  Hal ini akan terwujud jika sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Yakni sistem yang akan menerapkan seluruh syariat Islam secara keseluruhan (kaffah).

Wallahu'alam bishowab. []