Anak Muda Korban Krisis Tenaga Kerja Global

Krisis tenaga kerja global adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan.

Oleh. Nivi Ardillah S.Pd.
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id--Krisis tenaga kerja global akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam di berbagai belahan dunia. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, hingga Tiongkok sedang mengalami guncangan serius dalam pasar tenaga kerja. Bahkan, muncul fenomena mengejutkan. Terdapat pekerja yang pura-pura bekerja atau bahkan bekerja tanpa digaji. Hal ini semata-mata demi mendapatkan status sosial sebagai pekerja. Fakta ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi global yang tak mampu menjamin hak-hak dasar rakyatnya. Termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Meski secara nasional angka pengangguran menunjukkan tren penurunan, Indonesia masih menghadapi masalah serius. Generasi mudanya menjadi kelompok yang paling rentan. Data menunjukkan bahwa separuh dari jumlah pengangguran di Indonesia berasal dari kalangan anak muda. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang digembar-gemborkan sebagai solusi, seperti jobfair atau pembukaan jurusan vokasi, ternyata tidak menyentuh akar masalah.

Fakta Krisis Tenaga Kerja Global

Bahkan negara-negara maju tidak luput dari badai krisis tenaga kerja. Menurut CNBC Indonesia (29 Agustus 2025), angka pengangguran meningkat di Inggris, Prancis, Amerika Serikat, serta Tiongkok. Di negara-negara tersebut, muncul fenomena pekerja yang terpaksa menerima pekerjaan tidak layak bahkan tanpa upah, hanya agar tetap dianggap bekerja. Hal ini menggambarkan betapa rapuhnya sistem pasar tenaga kerja global.

Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Meski angka pengangguran nasional dilaporkan turun, kenyataannya, anak muda mendominasi jumlah pengangguran. Separuh dari angka pengangguran nasional adalah mereka yang masih berusia produktif, yakni antara 18 hingga 30 tahun. Realitas ini mengisyaratkan kelemahan struktural dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok usia muda.

Data dari Celios (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia sangat mencolok. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk Indonesia.

Konsentrasi kekayaan yang ekstrem ini memperlihatkan kegagalan kapitalisme dalam menciptakan distribusi yang adil dan merata. Sementara itu, generasi muda menghadapi kesulitan luar biasa untuk memasuki pasar kerja yang sehat.

Gelombang PHK besar-besaran menghantam beragam sektor industri global. Fenomena ini berdampak pula pada Indonesia, di mana banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja demi efisiensi biaya. Dampaknya, kesempatan kerja semakin terbatas dan generasi muda dipaksa berkompetisi lebih keras di pasar tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia mencoba memberikan solusi dengan berbagai cara, misalnya mengadakan jobfair, membuka jurusan vokasi, serta menyediakan program bantuan pelatihan. Namun, faktanya, banyak lulusan vokasi tetap menganggur. Jobfair tidak efektif karena dunia industri sendiri sedang mengalami stagnasi dan pengurangan tenaga kerja. Solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan hanya solusi tambal sulam.

Analisis Kegagalan Kapitalisme

Sistem kapitalisme menempatkan mekanisme pasar sebagai pengendali utama. Namun, dalam kenyataannya, sistem ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai. Pengangguran menjadi masalah laten yang tidak pernah benar-benar terselesaikan, bahkan di negara maju.

Kapitalisme melahirkan ketimpangan yang ekstrem. Sebagian kecil orang menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas masyarakat terjebak dalam kemiskinan atau pekerjaan informal yang tidak layak. Laporan Celios menunjukkan bagaimana ketimpangan kekayaan di Indonesia mencerminkan masalah global tersebut.

Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator minimalis. Tugas menyediakan lapangan kerja seringkali dilepaskan kepada mekanisme pasar dan swasta. Padahal, realitas menunjukkan bahwa swasta tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja, terutama di tengah badai krisis ekonomi global.

Kapitalisme menekan pemerintah agar menghadirkan jurusan vokasi yang diklaim mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Namun, faktanya, lulusan vokasi tetap sulit mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Dengan demikian, masalah utamanya bukan pada kualitas SDM, melainkan ketiadaan lapangan kerja yang memadai.

Esensi kapitalisme adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dunia industri tidak akan membuka lapangan kerja baru jika tidak menguntungkan, meskipun banyak rakyat menganggur. Pada akhirnya, rakyat kehilangan kesejahteraan karena kepentingan segelintir elite lebih diprioritaskan.

Baca juga: Kemiskinan Dientaskan, bukan Dimanipulasi Datanya

Solusi Tuntas dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, penguasa (khalifah) berperan sebagai raain (pengurus) yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat, termasuk penyediaan lapangan kerja. Kehadiran negara dalam menyediakan peluang kerja merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Islam memandang bahwa bekerja adalah hak rakyat, dan negara wajib memastikan setiap rakyat memiliki kesempatan bekerja.

Islam mewajibkan negara memfasilitasi rakyat agar memiliki pekerjaan, baik melalui penyediaan pendidikan berkualitas, bantuan modal usaha, industrialisasi berbasis kebutuhan masyarakat, hingga pemberian tanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, rakyat tidak sekadar bergantung pada swasta, tetapi negara hadir langsung mengatasi masalah.

Islam menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Mekanisme zakat, larangan riba, larangan monopoli, dan pengelolaan kepemilikan umum menjadikan kekayaan terdistribusi lebih merata. Dengan sistem ini, peluang ekonomi tidak hanya dikuasai oleh para konglomerat, tetapi juga dapat diakses oleh rakyat kecil.

Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri kapitalis, tetapi menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkepribadian Islami. Pendidikan Islam menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki keahlian sesuai bidangnya dan amanah dalam menjalankan profesinya.

Islam mendorong industrialisasi berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi fiktif. Industrialisasi dalam Islam diarahkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat dan menciptakan kemandirian ekonomi negara.

Islam menetapkan adanya kepemilikan umum, seperti sumber daya alam, energi, dan hutan, yang tidak boleh dikuasai swasta atau asing. Negara wajib mengelola sektor ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, negara memiliki sumber daya besar untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus menjamin kebutuhan rakyat. Krisis tenaga kerja global adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan.

Fenomena pengangguran massal, bahkan di negara maju, hingga dominasi pengangguran anak muda di Indonesia, memperlihatkan kelemahan sistem ini. Kapitalisme tidak mampu menciptakan lapangan kerja karena orientasinya murni pada profit, bukan kesejahteraan rakyat.

Khatimah

Islam menawarkan solusi tuntas yang mencakup peran negara sebagai raain, distribusi kekayaan yang adil, pendidikan yang menyiapkan SDM berkualitas, serta industrialisasi yang menciptakan lapangan kerja riil. Dengan sistem Islam, rakyat bukan hanya dijamin haknya untuk bekerja, tetapi juga dijamin kesejahteraannya secara menyeluruh.

Maka, selama kapitalisme masih mendominasi dunia, pengangguran akan selalu menjadi masalah utama. Solusi sesungguhnya hanya ada dalam penerapan sistem Islam secara kaffah, yang menempatkan penguasa sebagai pelayan rakyat dan menjadikan syariat sebagai aturan utama dalam mengatur kehidupan ekonomi.