Kapitalisme dan Kesenjangan Ekonomi

Kapitalisme dan kesenjangan ekonomi

Demokrasi dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi diterapkan pada pemerintahan, sedangkan kapitalisme adalah ekonominya.

Oleh. Maftucha
(Kontributor NarasiLiterasi.id)

NarasiLiterasi.Id--"Marahnya rakyat adalah luapan emosi yang selama ini terpendam. Kesenjangan ekonomi dan gaya hidup yang ditunjukkan wakil rakyat, membuat mereka bergerak dan menuntut keadilan."

Unjuk rasa rakyat Indonesia yang terjadi hingga saat ini menjadi sorotan dunia. Rakyat sebenarnya tidak meminta yang muluk-muluk. Mereka hanya menginginkan bisa hidup sejahtera. Hal yang lumrah di tengah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Sayangnya kekayaan yang menjadi milik rakyat dikuras habis oleh swasta dan asing. Ibarat "Sudah jatuh tertimpa tangga pula." Sudahlah hidup susah harus ditambah dengan kebijakan negara yang menganakemaskan wakil rakyat dengan berbagai tunjangan yang angkanya begitu fantastis.

Sedangkan kepada rakyat dibebankan pajak yang mencekik leher. Sungguh drama kehidupan yang membuat mata dan hati rakyat menjadi panas. Kesenjangan ekonomi begitu vulgar ditampilkan, wajar jika kini rakyat menuntut keadilan.

Ekonomi Kapitalisme Biang Masalah

Ketimpangan ekonomi yang kita saksikan dan rasakan adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Seharusnya rakyat menyadari akan hal ini dan membuat perubahan yang fundamental, yakni mengganti sistem kapitalisme dan menerapkan sistem yang lain.

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang prinsip dasarnya adalah liberal atau bebas. Manusia bebas memiliki apapun meski itu adalah hak milik bersama. Siapapun yang berduit bisa memiliki kekayaan milik rakyat, tambang emas, tambang minyak, laut, hutan, dan kekayaan lainnya boleh dimiliki asalkan punya uang.

Sistem ekonomi kapitalisme yang liberal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Pengelolaan kekayaan milik rakyat ini membuat para kapital makin kaya dan sebaliknya rakyat tidak merasakan apa-apa selain gaji dari bekerja yang pas-pasan. Konsep ekonomi yang liberal ini juga tergambar dengan jelas dalam pasar bebas yang begitu merugikan negara-negara berkembang.

Pajak dan Utang

Selain konsep ekonomi yang liberal, sistem ini juga menjadikan utang dan pajak sebagai sumber pemasukan APBN. Kalaupun ada dari kekayaan negara jumlahnya amat sangat sedikit. Jika APBN tekor utang luar negeri menjadi solusi, jadi jangan heran kalau Indonesia dicekik dengan utang yang menggila.

Utang yang besar akan memberatkan APBN, jatah membayar utang plus bunganya membuat jatah anggaran dari kebutuhan rakyat menjadi sedikit. Dikutip dari cnbcindonesia.com bahwa baru pada era kepemimpinan Prabowo ini jumlah anggaran pendidikan tahun 2026 bisa mencapai 20 persen dari total APBN yakni Rp757,8 triliun dari sebelumnya Rp724,3 triliun.

Meskipun naik, jumlah ini masihlah kecil mengingat jumlah pelajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi cukup tinggi. Belum lagi yang akhirnya memutuskan tidak sekolah akibat kendala biaya. Pemasukan APBN dari pajak tentu tidak akan bisa memberikan pelayanan yang prima pada setiap lini kehidupan masyarakat.

Tinggalkan Demokrasi Kapitalisme

Demokrasi dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Demokrasi diterapkan pada pemerintahan, sedangkan kapitalisme adalah ekonominya.

Berharap mendapatkan kesejahteraan hidup dari demokrasi kapitalisme ibarat pepatah "Bagaikan pungguk merindukan bulan." Kapitalisme tidak akan pernah bisa mewujudkan semua itu karena peran negara yang terbatas, pemain sesungguhnya adalah para pemilik modal yang menguasai kekayaan alam milik rakyat.

Demokrasi juga menjadi alat kekuasaan bagi para kapital, atas nama rakyat mereka membuat undang-undang yang justru menyengsarakan rakyat. Perebutan kekuasaan ini membutuhkan dana yang besar, maka wajar ketika berhasil meraih tampuk kekuasaan mereka berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi kekayaan walaupun dengan cara-cara kotor.

Hidup Sejahtera dengan Khilafah

Khilafah atau sistem pemerintahan Islam adalah sistem paling ideal. Sistem ini telah terbukti selama kurang lebih 14 abad dan meninggalkan jejak peradaban yang gemilang.

Khilafah tegak di atas pondasi yang kokoh yakni akidah Islam. Di atas landasan inilah khalifah menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hal ini sebagaimana hadis dari Rasulullah bahwa "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Uqbah bin 'Amir.

Khalifah menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ekonomi sebagaimana sudah diketahui dalam banyak literatur bahwa Islam memiliki konsep kepemilikan yang sangat adil. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga yakni kepemilikan individu, umum, dan negara.

Masing-masing kepemilikan ini tidak boleh salah pengelolaannya karena akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi sebagaimana yang terjadi di sistem ekonomi kapitalisme. Kepemilikan umum adalah semua kekayaan yang jumlahnya melimpah dan menjadi hak masyarakat. Individu mana pun tidak boleh mengambil dan mengelolanya.

Baca: Ketika Islam Memimpin Dunia

Kepemilikan umum ini seperti, tambang minyak, tambang emas, hutan, laut, dan seterusnya harus dikelola negara. Ketika satu individu menguasai kepemilikan ini maka akan mengakibatkan pelayanan publik berhenti. Jadilah BBM mahal, listrik mahal, air, pendidikan, kesehatan, semuanya harus berbayar.

Khilafah memiliki sumber pemasukan negara yang banyak, selain kepemilikan umum yang peruntukannya jelas, Khilafah juga memiliki pos dari zakat yang peruntukannya khusus diberikan kepada delapan asnaf. Selain itu dari kepemilikan negara ada jizyah, kharaj, fai' yang dapat digunakan oleh negara untuk menggaji guru, dosen, tentara dan sebagainya.

Khatimah

Islam telah memiliki konsep pemasukan dan pengeluaran anggaran yang jelas sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terukur. Pajak juga ada dalam Islam. Namun, keberadaannya dipungut hanya jika harta di baitulmal kurang sedangkan ada kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan seperti ketika ada bencana atau untuk menggaji pegawai negara tidak ada.

Jadi dalam Islam pajak tidak dijadikan sebagai pemasukan tetap seperti saat ini. Yuk! Kembali mengkaji tsaqafah Islam dan mewujudkannya dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. []

Disclaimer

www.Narasiliterasi.id adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya.  www.Narasiliterasi.id melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.Narasiliterasi.id. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com

Kontributor Narasiliterasi.id
Maftucha Kontributor Narasiliterasi.id
Previous
Kohabitasi Mengikis Generasi
Next
‎Living Together Berujung Mutilasi, Buah Sekularisme
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Assalamu'alaykum
Assalamu'alaykum
6 months ago

Alhamdulillah, jazakillah khoir mbak maya,, semoga bisa mencerahkan

bubblemenu-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram