‎Menelisik People Power sebagai Jalan Perubahan

‎Yang dibutuhkan adalah kesadaran utuh untuk mengarah pada perubahan hakiki, yakni perubahan yang benar-benar membawa keselamatan.

‎‎Oleh. Riani Andriyantih, A.Md.Kom.
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id--Indonesia tengah memanas. Gelombang aksi demonstrasi terjadi di berbagai wilayah. Massa berkumpul menyuarakan keresahan atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak prorakyat dan jauh dari keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Berawal dari sinilah muncul gerakan people power yang menuntut keadilan dari para pemangku kebijakan.

Ekspresi Kekecewaan Masyarakat

Aksi demonstrasi merupakan reaksi masyarakat terhadap kondisi Indonesia yang kian memprihatinkan. Ya, berbagai problematika kehidupan rakyat makin menyesakkan dada. Sebutlah, gurita korupsi yang tak kunjung terhenti, angka kemiskinan yang meningkat, gelombang PHK besar-besaran, utang luar negeri yang terus membengkak, hingga pajak yang makin mencekik. Semua itu memicu lahirnya aksi massa.
‎
‎Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat, para elite politik justru memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, serta gaji tinggi dengan berbagai tunjangan. Rakyat pun menilai bahwa sikap para elite politik ini merupakan tindakan yang tidak pantas. (Inilah.com, 3-9-2025)

Kebijakan yang lahir pun sering kali tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kritik yang dilontarkan masyarakat pun kerap ditanggapi asal-asalan, bahkan terkesan bercanda.
‎
‎Melihat kezaliman yang terjadi di tengah rakyat, gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah pun sulit dihentikan. Setidaknya ada 17 + 8 tuntutan yang diajukan kepada pihak legislatif, yang dinilai belum maksimal menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di parlemen. Namun, apakah banyaknya tuntutan itu mampu mengubah kondisi bangsa yang sudah terpuruk, ataukah hanya melahirkan perubahan semu yang kemudian digantikan dengan kebijakan cacat yang kembali menyengsarakan rakyat?

Benarkah People Power Membawa Perubahan?

Jika berkaca pada peristiwa reformasi 21 Mei 1998, rakyat memang berhasil menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, kenyataannya setelah rezim tumbang, kezaliman tetap berlangsung. Bahkan Indonesia sempat mengalami krisis besar dengan dampak buruk bagi banyak sektor, terutama perekonomian. Kriminalitas dan penjarahan pun merebak di mana-mana.

Fakta ini membuktikan bahwa people power tidak mampu menyelesaikan problematika bangsa secara tuntas. Tahun berganti tahun, pemimpin berganti dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tetapi peraturan dan perundang-undangan yang lahir sering kali tetap jauh dari keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
‎
‎Sumber kerusakan sejatinya bukan hanya pada rezim, melainkan pada sistem yang diterapkan, yakni sistem kapitalisme-demokrasi, sistem yang berlandaskan pada keuntungan dan hawa nafsu. Sistem rusak ini melahirkan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sekaligus menumbuhkan kekecewaan, perpecahan, dan pembungkaman terhadap suara-suara kritis.
‎
‎Selain itu, aksi demonstrasi yang terjadi sejatinya juga rawan ditunggangi pihak-pihak berkepentingan, bahkan disusupi oleh provokator. Tidak jarang, hal ini berujung pada tindakan anarkis yang mencoreng aspirasi rakyat itu sendiri.

Baca juga: Wakil Rakyat dalam Demokrasi dan Islam

Dibutuhkan Arah Perubahan Hakiki

Kekuatan umat hari ini tidak cukup berhenti pada kemarahan sesaat atau aksi massa yang sekadar menuntut pergantian rezim. Yang dibutuhkan adalah kesadaran utuh untuk mengarah pada perubahan hakiki, yakni perubahan yang benar-benar membawa keselamatan.
‎
‎Perubahan hakiki hanya mungkin terwujud bila kehidupan diatur dengan hukum Allah Swt. Karena sejatinya hak prerogatif menetapkan hukum hanya milik Allah bermakna kedaulatan di tangan syarak. Allah Swt. berfirman,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik." (QS. Al-An’am [6]: 57)

Sistem sekuler kapitalisme-demokrasi mustahil memberikan keadilan dan kesempurnaan karena lahir dari hawa nafsu manusia yang sarat kepentingan. Karena, dalam sistem demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebaliknya, sistem Islam kafah mampu menghadirkan rasa aman, adil, dan memanusiakan manusia.
‎
‎Umat membutuhkan satu kepemimpinan ideologis yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunah. Paradigma Islam memandang bahwa pemimpin adalah junnah (perisai) sekaligus pelaksana hukum syariat. Seorang pemimpin yang memimpin dengan takwa karena sadar kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
‎
‎Maka menumbangkan lembaga tertentu saja tidaklah cukup. Sumber kerusakan ada pada sistem sehingga solusi sejati adalah mengganti sistem buatan manusia dengan sistem syar’i dari Allah Al-Mudabbir.

Keteladanan Rasulullah

People power sejatinya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Beliau justru memberikan teladan dalam meraih perubahan politik hakiki melalui tiga tahapan dakwah.
‎
‎Pertama, At-Tatsqif, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan. Rasulullah saw. memulai dakwah dengan membina para sahabat agar memiliki pemahaman Islam yang kuat, sehingga terbentuk pribadi dengan syakhsiyah Islamiyyah (pola pikir dan pola sikap Islam).
‎
‎Kedua, Tafa’ul ma‘a al-Ummah, yakni tahap interaksi dengan umat. Pada tahap ini dakwah dilakukan secara terbuka dengan pergolakan pemikiran (ash-shira‘ al-fikri) dan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi), serta membongkar ide-ide rusak dan merusak dengan ide-ide Islam yang sahih.
‎
‎Ketiga, Istilam al-Hukmi, yakni tahap penerimaan kekuasaan. Tahap ini diawali dengan thalab an-nushrah (meminta pertolongan dari Ahlul Quwwah). Ketika opini umum berbasis kesadaran Islam sudah terbentuk, umat pun siap menerima Islam sebagai metode kehidupan.

Penutup

Dengan jalan Islam inilah perubahan hakiki dapat terwujud. Sebuah perubahan yang berbasis pada kesadaran umat, bukan sekadar luapan emosi massa. Inilah perubahan yang akan membawa umat pada keselamatan dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab. []