Wakil Rakyat Wakili Tunjangan dari Rakyat

Faktanya tentu tunjangan tersebut berasal dari anggaran negara yang dikumpulkan dari rakyat. Di mana sebagian besar rakyat belum memiliki tempat tinggal yang layak

Oleh. Ni'mah Fadeli
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Selain cukup makanan dan pakaian yang layak, hunian atau tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar setiap individu. Memiliki tempat tinggal yang layak adalah dambaan setiap keluarga dan tentu saja dibutuhkan lebih banyak rupiah dalam mewujudkannya dibandingkan dua kebutuhan pokok lainnya. Baik untuk membangun rumah sendiri, membeli rumah jadi ataupun menyewa rumah. Semuanya membutuhkan dana dengan nominal yang sangat menguras kantong. Hal ini tak luput dari perhatian pemerintah, maka mereka yang berhasil menjadi wakil rakyat pun telah disediakan fasilitas berupa tunjangan perumahan.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu memusingkan tempat tinggal dan dapat fokus bekerja. Faktanya tentu tunjangan tersebut berasal dari anggaran negara yang dikumpulkan dari rakyat. Di mana sebagian besar rakyat belum memiliki tempat tinggal yang layak dan tentu tidak mendapat tunjangan serupa dengan para wakil rakyat tersebut.

Diungkap Indonesia Coruption Watch (ICW), bahwa terjadi pemborosan anggaran oleh anggota DPR RI periode 2024-2029 antara Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun. Pemborosan ini terjadi akibat kebijakan pemberian tunjangan perumahan yang dinilai ICW tidak memiliki perencanaan. Seira Tamara, peneliti ICW menyatakan bahwa patut diduga pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas namun diganti dengan tunjangan rumah dinas atau tunjangan rumah jabatan dengan besaran sekitar Rp50 juta per bulan yang akan dimasukkan dalam komponen gaji DPR. (kompas.com, 12/10/2024)

Sebatas Nama

Namanya saja wakil rakyat, maka segala fasilitas yang semestinya dinikmati seluruh rakyat sudahlah cukup diwakili oleh anggota DPR saja. Bagaimanapun, pekerjaan DPR adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Namun apakah para anggota DPR tersebut mampu menyampaikan dengan murni seluruh aspirasi rakyat, jika tidak pernah merasakan apa yang dialami oleh sebagian besar rakyat itu sendiri? Bagaimana rasanya “dipaksa” bekerja dari pagi sampai malam karena harus berpacu dengan segala kebutuhan yang tidak pernah berkompromi? Setiap hari rakyat berjibaku dengan harga bahan pokok, kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, transportasi juga kebutuhan tempat tinggal yang makin hari harganya makin meninggi. Belum lagi aneka pajak yang menyertai atas barang pribadi maupun pajak penghasilan yang tiada henti.

Keadaan rakyat yang demikian sulit. Lantas apakah layak jika negara menghambur-hamburkan anggaran untuk aneka tunjangan bagi anggota dewan yang bahkan belum mulai bekerja? Namun kejadian seperti ini akan terus berulang dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan pencapaian para anggota dewan untuk duduk di kursi DPR juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tidaklah heran ketika para anggota dewan tersebut telah mendapat kursi, layaknya seorang pedagang yang selalu ingin untung maka para anggota dewan tersebut bukan menyuarakan aspirasi rakyat, namun sibuk mengembalikan modal dan memperkaya diri.

Baca juga: Wakil Rakyat Benarkah Melayani Rakyat

Sikut sana sikut sini, tiada lawan dan kawan abadi, juga “menyelamatkan” keluarga dalam politik dinasti menjadi biasa dalam demokrasi. Rakyat hanya dicari ketika pengumpulan suara dan setelahnya hanya menjadi cerita yang terlupa.

The Real Wakil Rakyat

Islam tidak mengenal demokrasi namun tetap memiliki perwakilan rakyat untuk menjembatani antara rakyat dan pemimpin negara yang dinamakan Majelis Umat. Anggota Majelis Umat dipilih melalui pemilu, terdiri dari muslim dan nonmuslim. Tugas Majelis Umat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi para pemimpin agar tidak sampai berlaku zalim kepada rakyat.

Anggota Majelis Umat dipilih berdasarkan iman sehingga memiliki kesadaran utuh sebagai wakil rakyat. Tidak ada gaji dan tunjangan yang fantastis untuk para anggota Majelis Umat karena dalam Islam semua rakyat berhak mendapat kesejahteraan. Kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan bisa dinikmati seluruh rakyat dengan biaya murah bahkan gratis. Jika ada anggaran yang diperlukan untuk menunjang kinerja Majelis Umat maka akan disediakan dana secukupnya, jauh dari pemborosan seperti yang terjadi sekarang.

"Rasulullah shalallahu alaihi wassalam telah melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR. At Tirmidzi dan Abu Dawud)

Setiap pelaku suap, korupsi, dan penerima gratifikasi dalam hukum Islam akan mendapat sanksi mulai dari penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan qadhi atau hakim. Iman yang menjadi landasan dalam bekerja menjadikan para anggota Majelis Umat akan memiliki rem dalam menjalankan amanah. Kesadaran bahwa akan ada hari pertanggungjawaban di hadapan Allah juga akan selalu membayangi. Iman yang kuat akan menjauhkan diri dari segala macam harta haram, apa pun bentuknya. Karena bukan kekayaan diri atau perpanjangan dinasti yang dicari ketika menjadi anggota Majelis Umat, namun semata mendapat rida Ilahi.

Wallahu a’lam bishawab.[]