Golput dalam Pilkada, Gagalnya Sistem Demokrasi?

Pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia dinilai gagal mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila karena banyaknya rakyat yang golput dan enggan berkontribusi dalam pemilihan umum kepala daerah di seluruh Indonesia.

Oleh. Mahyra Senja
(Kontributor Narasiliterasi.id)

Narasiliterasi.id-Pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 dinilai gagal mewujudkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pasalnya, begitu banyak persoalan yang terjadi. Mulai dari jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan yang diharapkan hingga banyaknya peristiwa kecurangan saat menjelang pilkada dan dalam pelaksanaannya. Lantas, adakah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Pemerintahan baru yang diusung oleh Prabowo-Gibran baru seumur jagung sehingga belum siap menyelenggarakan pilkada secara serentak di berbagai daerah. Tentu saja hal ini menuai pro dan kontra. Rakyat tentu berharap pilkada dapat menghasilkan pemimpin dan pejabat yang amanah dan jujur. Namun, harapan tersebut hanyalah tinggal harapan. Pada faktanya, pemimpin dan pejabat yang adil mustahil lahir dari sistem demokrasi. Tak heran jika masyarakat saat ini terkesan sudah tidak percaya dengan penguasa dan tidak mau menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Sikap golput yang jumlahnya di luar dugaan menuai kontra. Aspirasi rakyat yang tidak diwujudkan sesuai harapan oleh parpol juga menjadi pemicu utama masalah yang terjadi. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah ini? Tentunya, kita tidak boleh hanya berdiam diri pada keadaan. Mirisnya, partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya pada tahun 2024 merupakan yang terendah sepanjang sejarah, hanya sekitar 68,18 persen.

Masalah Golput pada Pilkada Serentak

Bayangkan saja, pemilih yang golput pada pilkada Depok hanya sekitar 39,12 persen dari seluruh jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan suara pemilih yang menggunakan haknya. Begitu juga dengan pilkada di Sumatra Utara hanya sebesar 55,6 persen. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan tergolong tinggi hingga jumlah suara pemenang jauh di bawah angka golput terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Koordinator Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, yaitu Ramdan Alamsyah menganggap bahwa pilgub Jakarta dimenangkan oleh golput lantaran jumlahnya yang tinggi.

Menurutnya, hal ini disebabkan tidak ada pasangan calon yang benar-benar menang. Angka golput di Jakarta mencapai 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pilkada beberapa tahun lalu, pada tahun ini golput meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang golput dan tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu, politisi, dan parpol peserta pilkada.

Kurangnya rasa kepedulian rakyat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap paslon pada masing-masing partai. Selain itu, kemungkinan memang rakyat sudah tidak percaya lagi dengan sistem demokrasi yang makin bobrok di Indonesia. Masalah kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pilkada sampai detik ini menjadi polemik yang belum juga ada solusinya.

Lemahnya Hukum

Pilkada pada beberapa tahun sebelumnya pun sama. Kecurangan yang terjadi tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Mahkamah Agung yang berperan dalam menangani masalah hukum penyelenggaraan pilkada, seharusnya merespons cepat sehingga tidak ada lagi kasus hukum yang belum diselesaikan. Di sisi lain, rakyat akan menilai kinerja pemerintah. Jika realitas yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, rakyat tidak akan tertarik menggunakan hak pilihnya seperti kondisi pilkada yang lalu.

Seharusnya pemerintah menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi saat pilkada. Pemerintah dinilai lamban dan tidak optimal dalam melaksanakan penyelenggaraan pilkada. Pasalnya, banyak paslon dari elemen partai yang masih melakukan politik uang dan semua kecurangan lain, seperti surat suara yang digelembungkan hingga masalah aksi premanisme di lokasi tempat pemilihan umum.

Pemerintah dianggap lambat merespons masalah hukum yang terjadi. Inilah salah satu wujud cacatnya demokrasi dalam pelaksanaan pilkada. Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia jelas tidak optimal dan perlu digantikan dengan sistem alternatif lainnya. Sikap apatis rakyat terhadap proses penyelenggaraan pilkada ini menunjukkan bahwa kesadaran rakyat akan rusaknya demokrasi makin tumbuh. Mereka cenderung cuek karena ketidakpuasan terhadap proses pelaksanaan pilkada yang tidak mengubah nasib bangsa Indonesia, tetapi hanya membuat rakyat kian terpuruk.

Baca juga: sistem demokrasi

Langkah Pemerintah Mengatasi Kecurangan Pilkada

Momen pemilu yang terjadi pada tahun yang sama membuat rakyat jenuh dan kelelahan. Hal yang membuat rakyat kehabisan energi disebabkan lantaran waktu yang terlalu dekat dengan pemilu presiden dan wapres. Seharusnya hal ini dipertimbangkan oleh presiden. Apakah ada sanksi untuk rakyat yang golput? Realitasnya tidak ada karena pemilihan umum dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Di sisi lain, momen pilkada juga banyak menuai masalah pelanggaran.

Karut-marut pelaksanaan pilkada di Indonesia tahun ini diharapkan tidak terulang kembali di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja yang baik dan optimal agar tidak ada lagi kasus serta kecurangan dalam proses pemilihan umum. Masalah ini akan menjadi bumerang apabila tidak ada respons pemerintah karena ke depannya akan makin banyak aksi golput. Kepercayaan rakyat menurun seiring banyaknya masalah dan kasus hukum pelanggaran dalam pemilu.

Masalah lain yang juga terjadi, yaitu begitu banyak perpecahan antarmasyarakat, pada saat sebelum maupun setelah pemilihan umum. Banyak parpol yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara demi meraih kursi. Jika semua dilakukan tanpa landasan agama, yang terjadi adalah permusuhan dan kehancuran sehingga sistem sekuler perlu ditumbangkan.

Kembali pada Sistem Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin seharusnya menjadi pencerah akan datangnya kedamaian di muka bumi. Indahnya ukhuwah islamiyah sesama muslim serta kerukunan hidup bagi pemeluk Islam di sebuah negara, tentu sangat diharapkan oleh kita semua. Namun, dunia politik demokrasi bukanlah hal yang membawa pada kedamaian. Dapatkah suatu saat Islam berjaya di muka bumi? Dapatkah kita bersatu dengan semua umat Islam untuk cita-cita yang mulia, yaitu menjadikan Islam sebagai landasan hidup kita?

Saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi dari awal bagi bangsa kita untuk merefleksi semua hal yang terjadi. Hanya saja, kita butuh waktu dan proses untuk membangun kebangkitan Islam di muka bumi. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Swt. dan harapan di masa depan akan kejayaan Islam terwujud hingga kita bisa memiliki pemimpin yang adil.

Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Swt. berfirman yang artinya, "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Wallahualam bissawab. []