Pesta Babi: Kritik Sosial atau Ancaman Kekuasaan?

Pembubaran Pesta Babi bukan hanya soal film, tetapi soal siapa yang boleh bicara dan narasi siapa yang dianggap berbahaya.

Oleh. Hanny N
Kontributor NarasiLiterasi.Id

NarasiLiterasi.Id-Beberapa pekan terakhir Indonesia kembali digemparkan oleh isu pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Di berbagai daerah, aparat membubarkan acara nonton bareng, bahkan sebelum pemutaran dimulai. Ini membuat publik bertanya-tanya, Ada apa sebenarnya dengan film ini? Mengapa menjadi begitu sensitif?

Pembubaran pemutaran film tentu bukan isu sepele. Dalam masyarakat yang mengklaim menjunjung kebebasan berekspresi, tindakan ini seharusnya membuat kita bertanya lebih jauh, bukan hanya soal filmnya, tetapi juga tentang apa yang disembunyikan dari rakyat, dan bagaimana struktur kekuasaan bekerja dalam sistem hari ini. (msn.com, 11-05-2026)

Apa Itu Film Pesta Babi?

Film ini merupakan dokumenter yang mengangkat isu kolonialisme modern, monopoli tanah, serta ketimpangan penguasaan sumber daya di Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa film tersebut memaparkan bagaimana kekuatan kapital besar, baik lokal maupun asing, mendominasi ruang hidup masyarakat kecil.

Tema-temanya antara lain eksploitasi sumber daya alam, konflik agraria, praktik perampasan lahan, dominasi korporasi multinasional, dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami rakyat di pedesaan. Dengan tema sepeka itu, tidak heran film ini kemudian menghadapi penolakan. Sebab ia menyentuh urat nadi kekuasaan, kekayaan alam dan siapa pemiliknya.

Pemutaran Pesta Babi Dibubarkan?

Ada beberapa alasan yang muncul ke permukaan. Pertama, kekhawatiran akan memancing instabilitas. Aparat berdalih bahwa film tersebut berpotensi “menimbulkan keresahan”. Namun, keresahan seperti apa? Biasanya, alasan ini muncul ketika sebuah karya berpotensi mengungkap ketidakadilan struktural, memantik kritik terhadap penguasa, atau membuka tabir eksploitasi yang selama ini tertutup.

Kedua, tema kolonialisme baru yang sensitif. Film ini menyentuh isu paling krusial dalam urusan ekonomi-politik Indonesia, siapa yang mengendalikan sumber daya negara ini? Pertanyaan ini sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan kepentingan oligarki dan korporasi raksasa.

Ketiga, kontrol narasi. Dokumenter ini menghadirkan sudut pandang dari rakyat terdampak, bukan dari pejabat atau pengusaha besar. Narasi semacam ini tidak jarang dipersepsikan sebagai ancaman karena mengubah cara publik melihat kekuasaan.

Maka pembubaran bukan hanya soal film, tetapi soal siapa yang boleh bicara dan narasi siapa yang dianggap berbahaya.

Kolonialisme Gaya Baru

Kita sering diajari bahwa kolonialisme berakhir ketika Belanda angkat kaki. Padahal, dalam kenyataannya, kolonialisme tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berganti wajah. Istilah yang dikenal adalah neo-kolonialisme, penjajahan tanpa bendera, tetapi tetap mencengkeram.

Tandanya? Negara kaya sumber daya tetap miskin. Lahan-lahan subur dikuasai perusahaan asing. Rakyat justru menjadi buruh di tanah sendiri. Kebijakan disetir kepentingan kapital global. Pemerintah sering memusuhi rakyat demi “investasi”.

Kolonialisme dulu menggunakan meriam dan tentara. Kolonialisme hari ini menggunakan investasi, utang luar negeri, regulasi yang berpihak pada modal, kampanye pembangunan, dan kekuatan media. Inilah yang berbahaya, ia tidak tampak, tetapi mematikan.

Sistem Kapitalisme Melahirkan Kolonialisme Baru

Kapitalisme dibangun atas prinsip akumulasi modal, kompetisi tanpa batas, kepemilikan individu atas sumber daya, dan pencarian keuntungan sebesar mungkin.

Dalam logika ini, wajar kalau akhirnya Sumber Daya Alam Jadi Objek, Bukan Amanah. Sehingga hutan ditebang, tambang dieksploitasi habis-habisan. Semua atas nama pertumbuhan ekonomi. Rakyat? Hanya dianggap penghambat proyek.

Negara pun menjadi penjaga kepentingan Investor, bukan lagi penjaga rakyat. Negara kapitalis akhirnya berfungsi sebagai pengaman modal, bukan pengayom umat.

Tanah rakyat dikorbankan demi jalan tambang, perkebunan sawit, kawasan industri, atau proyek-proyek strategis, rakyat digusur, dicabut penghidupannya.

Ketergantungan pada asing terus tumbuh. Saat kekayaan alam dikelola oleh perusahaan global, negara kehilangan kedaulatan. Inilah yang membuat film-film seperti Pesta Babi sering dianggap berbahaya, kapitalisme tidak ingin wajah aslinya terbongkar.

Cara Islam Mengelola Rakyat dan Sumber Daya Alam

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan jelas tentang pengurusan rakyat (ri’ayah) dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam, negara bukan korporasi. Negara adalah pelayan umat, bukan pelayan investor.

Sumber Daya Alam adalah kepemilikan umum.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Makna hadis ini sangat kuat, sumber daya vital tidak boleh dimonopoli individu atau asing. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya kembali kepada rakyat. Bayangkan jika ini diterapkan pada minyak, gas, hutan, tambang emas, batu bara, dan nikel. Tidak akan ada rakyat miskin di negeri kaya seperti Indonesia.

Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Islam memandang bahwa kemiskinan bukan takdir, tetapi akibat kelalaian negara. Allah berfirman,"…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini adalah kritik tajam terhadap kondisi kapitalistik yang membuat kekayaan menumpuk pada segelintir elite.

Islam melarang penjajahan. Penjajahan, baik fisik maupun ekonomi, adalah kezaliman yang dilarang keras. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ahmad)

Semua bentuk dominasi asing yang merugikan umat termasuk “membahayakan”.

Praktik pengelolaan sumber daya dalam sejarah Islam tercatat gemilang. Pada masa Khilafah Umar bin Khattab r.a. tambang-tambang besar dikelola negara, hasilnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kroni atau asing.

Ketika menemukan tambang perak besar di daerah Irak, Umar melarang siapapun memilikinya sebagai kepemilikan pribadi. Karena sumber daya strategis harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh umat. Model ini membuat negara menjadi kuat, rakyat sejahtera, ketimpangan hampir tidak ada, dan penjajahan ekonomi mustahil terjadi.

Ketakutan Akan Kesadaran Kolektif

Ketika film seperti Pesta Babi dilarang, kita sebenarnya sedang melihat betapa takutnya penguasa terhadap kesadaran rakyat. Bukan filmnya yang berbahaya, tapi pesan yang dibawanya bahwa rakyat mulai memahami bagaimana kekayaan mereka dirampas perlahan oleh kapitalisme global.

Ketika kesadaran tumbuh, pertanyaan pun muncul, mengapa negara dengan kekayaan melimpah tetap miskin? Mengapa konflik agraria tidak pernah selesai? Kenapa korporasi besar makin berkuasa? Mengapa suara rakyat semakin tidak didengar?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebenarnya ditakuti. Sebab kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan besar.

Baca juga: Kebijakan Pengelolaan Hutan Demi Kemaslahatan Umat

Khatimah

Ramainya pelarangan film Pesta Babi seharusnya tidak berhenti pada perdebatan teknis tentang sensor atau izin. Kita perlu melihat akar persoalannya ada fakta besar tentang kolonialisme baru yang ditutupi dari rakyat.

Sistem kapitalisme hari ini membuat sumber daya dikendalikan pemilik modal, negara berpihak pada investor, rakyat terpinggirkan, dan ketidakadilan dianggap wajar. Islam menawarkan jalan berbeda, Negara yang benar-benar memihak rakyat, mengelola kekayaan untuk umat, dan menolak segala bentuk penjajahan modern.

Jika dokumen seperti Pesta Babi dibungkam, maka kewajiban kitalah untuk terus mengungkap, mengkritisi, dan membuka mata masyarakat terhadap realitas yang sebenarnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari keheningan.

Wallahualam bissawab. []