Ramadan di Tenda Pengungsian

Ramadan di tenda pengungsian adalah cermin kegagalan manajemen bencana yang belum tuntas. Ramadan seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan kecemasan.

Oleh. Ummu Firly
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-Ramadan seharusnya menjadi bulan ketenangan dan penguatan spiritual. Namun, bagi ribuan warga terdampak bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra, Ramadan 2026 justru disambut di tenda-tenda pengungsian. Mereka bertahan dalam ketiadaan listrik dan ketidakpastian hidup.

Fakta Ramadan

Laporan kompas.com pada 9 Februari 2026 mencatat bahwa menjelang Ramadan, pengungsi korban banjir di Aceh Utara masih tersisa sekitar 20 ribu jiwa. Pada 10 Februari 2026, media yang sama melaporkan ribuan korban banjir di Aceh Timur dan Aceh Tamiang masih bertahan di pengungsian tanpa kepastian hunian tetap. Bahkan hingga 12–13 Februari 2026, di Lhokseumawe dan beberapa kabupaten lain, warga masih menunggu penyelesaian hunian sementara (huntara).

Sementara itu, AJNN melaporkan pada Februari 2026 bahwa di sejumlah daerah terdampak bencana, listrik belum sepenuhnya pulih. Artinya, warga menghadapi Ramadan bukan hanya dalam kondisi ekonomi sulit, tetapi juga dengan fasilitas dasar yang belum kembali normal.

Lebih memprihatinkan, IDN Times (Februari 2026) menyoroti rapuhnya ketahanan pangan korban banjir di Sumatra. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan belum bisa kembali bekerja. Warga Aceh Tamiang bahkan mengaku menghadapi Ramadan tanpa penghasilan dan sepenuhnya menggantungkan harapan pada bantuan (Kompas.com, 10 Februari 2026).

Klaim Rekonstruksi dan Realitas Lapangan

Pemerintah menyatakan berbagai langkah rekonstruksi telah dan sedang berjalan. Namun fakta di lapangan menunjukkan pemulihan berjalan lambat. Huntara belum rampung, listrik belum stabil, dan distribusi bantuan belum merata.

Masalahnya bukan sekadar bencana alam, melainkan manajemen pascabencana. Dalam paradigma tata kelola yang birokratis dan anggaran-sentris, respons sering kali terjebak pada prosedur administratif: pendataan, verifikasi, pengajuan anggaran, hingga pencairan. Di sisi lain, kebutuhan korban bersifat mendesak dan harian, makan, listrik, tempat tinggal, dan kepastian penghidupan.

Ketika ribuan orang masih mengungsi menjelang Ramadan, itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan realitas mikro. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung yang memastikan rakyat dapat beribadah dengan tenang, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri dalam ketidakpastian.

Raa’in atau Administrator?

Dalam Islam, pemimpin disebut sebagai raa’in, pengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Konsep ini bukan simbolik. Ia mengandung makna tanggung jawab aktif dan menyeluruh. Negara tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi wajib memastikan hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.

Jika ribuan warga masih tinggal di tenda, tanpa penghasilan dan listrik, maka pertanyaan kritisnya: apakah fungsi riayah (pengurusan) telah berjalan optimal? Ataukah kepemimpinan lebih sibuk pada pelaporan capaian dan pencitraan kebijakan?

Model kepemimpinan kapitalistik cenderung memandang kebijakan sebagai program berbasis anggaran dengan target kuantitatif. Keberhasilan diukur dari serapan dana dan laporan proyek. Namun, riayah dalam Islam mengukur keberhasilan dari terpenuhinya kebutuhan riil rakyat.

Ramadan dan Tanggung Jawab Negara

Ramadan bukan hanya momentum spiritual individu, tetapi juga ujian sosial bagi negara. Dalam sistem Islam, suasana Ramadan dijaga agar rakyat mampu beribadah secara optimal. Wilayah bencana akan menjadi prioritas utama karena kondisi darurat menuntut percepatan pemulihan.

Dalam konsep Khilafah, negara memiliki sebagai lembaga keuangan publik. Dana untuk bencana tidak bergantung pada sisa anggaran atau mekanisme lambat. Terdapat pos pemasukan tetap seperti fai’, kharaj, dan pengelolaan kepemilikan umum. Jika dana reguler tidak mencukupi, negara dapat menarik dharibah (pajak temporer) dari kaum Muslim yang mampu untuk kebutuhan mendesak.

Artinya, rekonstruksi wilayah bencana bukan proyek jangka panjang yang tersendat, melainkan kewajiban segera yang tidak boleh ditunda. SDM, logistik, dan anggaran dikerahkan hingga kondisi pulih.

Baca juga: Refleksi Bencana dan Sistem Hidup

Visi Riayah yang Solutif

Penanggulangan bencana dalam Islam memiliki visi riayah yang solutif.

Pertama, wilayah bencana menjadi prioritas kebijakan nasional hingga pulih total.

Kedua, anggaran tidak dibatasi secara kaku jika menyangkut penyelamatan dan pemulihan hidup rakyat.

Ketiga, penyaluran bantuan tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga ekonomi warga kembali stabil.

Keempat, keberhasilan diukur dari pulihnya kehidupan masyarakat, bukan dari selesainya laporan proyek.

Penutup

Ramadan di pengungsian adalah cermin kegagalan manajemen bencana yang belum tuntas. Ramadan seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan kecemasan tentang makanan sahur dan lampu yang tak menyala. Maka, riayah tidak boleh berhenti pada janji dan klaim. Ia harus nyata, terukur dalam kesejahteraan rakyat, dan berpihak sepenuhnya pada mereka yang paling lemah. Wallahualam bissawab. []