Polemik BBM di Negeri Kaya Minyak

Minyak dan gas bumi (migas) yang diqiyaskan dengan api, merupakan kepemilikan umum (milkiyah 'ammah). Dengan demikian pengelolaannya haruslah dilakukan oleh negara secara mandiri

Oleh. Arda Sya'roni
(Kontributor NarasiLiterasi.Id)

NarasiLiterasi.Id-"Suara dari kemiskinan. Yang tak pernah berujung. Semenjak republik ini berdiri. Tanah kami tanah kaya. Laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas. Berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya. Semua anugerah itu …"

Demikianlah penggalan lirik lagu 'Suara dari Kemiskinan' yang dibawakan oleh Franky Sahilatua pada tahun 2011. Bila menyimak dengan seksama, lirik lagu ini merupakan sebuah sindiran pedas bagi negeri ini. Negeri yang kaya akan tanah, laut, emas, dan juga minyak ini semestinya mampu mewujudkan masyarakat maju yang makmur dan sejahtera. Namun, realita tak seindah lukisan alam yang dilukis sang maestro.

Gambaran berenang di atas minyak tentunya yang terbayangkan adalah stok BBM yang melimpah, harga BBM yang murah serta negara yang makmur karena kedaulatan energi yang mumpuni. Namun, gambaran tersebut hanyalah sebuah khayalan rakyat semata. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, rakyat terus dihajar oleh harga BBM yang semakin naik, stok BBM, yang kerap kosong di beberapa wilayah. Begitu juga dengan kelangkaan LPG 3 kg yang sempat terjadi beberapa waktu silam. Sungguh sebuah ironi dalam negara yang kaya akan minyak dan gas alam.

Polemik BBM Sebagai Imbas Gejolak Global

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai buntut dari perang Iran vs AS-Israel secara tidak langsung berdampak pada pasokan BBM di indonesia. Hal ini karena selat Hormuz merupakan jalur maritim vital bagi ekonomi global dimana sekitar 20% atau seperlima konsumsi minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewatinya setiap hari.

Maka, ketika Selat Hormuz ditutup, sebagai titik tumpu (chokepoint) energi utama dunia, tentulah gangguan di selat ini dapat menyebabkan lonjakan harga energi global. Indonesia sebagai salah satu negara yang merasakan dampak tersebut.

Dikutip dari bbc.com, 03-04-2026, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Israel dan Iran.

Subsidi dan Penghematan

Sebagaimana yang diutarakan oleh Menkeu, Indonesia mengupayakan agar BBM bersubsidi tidak naik, sementara untuk BBM nonsubsidi akan mengalami kenaikan. Namun, penutupan Selat Hormuz ini telah mengakibatkan kepanikan sebagian rakyat hingga terjadi antrean di beberapa tempat guna mengamankan stok BBM sebelum terjadi kenaikan. Antrean berjam-jam ini terjadi akibat adanya kabar yang menyatakan bahwa kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz. Selain itu juga karena adanya pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil, bahwa stok BBM Indonesia masih aman untuk 20-25 hari ke depan.

Adapun untuk BBM bersubsidi yang rencananya tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun, pemerintah akan menambal subsidinya dari APBN. Namun, dengan naiknya harga minyak global, maka subsidi ini diprediksi tidak akan bertahan lama, maksimal hanya beberapa pekan saja.

Untuk mengantisipasi stok BBM aman, langkah-langkah penghematan pun diambil pemerintah sejak 1 April 2026, yaitu dengan Work From Home (WFH) bagi ASN di hari Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan disarankan menggunakan kendaraan umum. Selain itu pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen, penambahan hari, durasi dan cakupan car free day di berbagai wilayah. Ditambah dengan pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda 4, anjuran WFH pada sektor swasta, hingga pengurangan jumlah hari MBG dari 6 hari menjadi 5 hari.

Problematika Pengelolaan BBM dalam Kapitalisme

Indonesia merupakan negara yang kaya akan minyak meskipun tidak menduduki peringkat 10 besar di dunia, tetapi cukup dominan di kawasan ASEAN. Dikutip dari liputan6.com, 05-04-2026, AS menduduki peringkat pertama negara penghasil minyak dunia dengan 20,9 juta barel/hari sedangkan Iran menduduki peringkat 9 dengan produksi 4,1 juta barel/hari. Lantas apabila Iran bukan negara penghasil minyak terbesar mengapa Iran mempunyai pengaruh besar dalam ekonomi global?

Iran memiliki posisi geografis yang strategis dengan Selat Hormuz merupakan urat nadi perdagangan energi dunia dimana distribusi minyak global melintasi selat ini setiap harinya. Selain itu posisi geopolitik Iran yang beradi di Timur Tengah menjadikan Iran sebagai jembatan antara Asia Tengah, Timur Tengah dan Eropa. Iran juga memiliki cadangan bahan bakar fosil terbesar serta cadangan gas alam terbesar kedua dan cadangan minyak terbesar ketiga.

Sementara itu Indonesia adalah negara net importir, artinya nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Sebagai negara net importir, meskipun Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak, tetapi nilai impor minyaknya lebih besar. Dengan demikian Indonesia mempunyai ketergantungan pada negara lain, yaitu Iran dan AS dalam perolehan BBM.

Dengan adanya gejolak global ini pemerintah mengalami dilema. Jika harga BBM disesuaikan dengan harga minyak global, maka akan terjadi inflasi dan gejolak sosial. Hal ini karena kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang lainnya, termasuk sembako. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit APBN semakin besar sehingga memungkinkan untuk menambah jumlah hutang negara.

Beginilah gambaran negeri net importir, selalu bergantung pada impor komoditas strategis (BBM). Akibatnya, ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global. Padahal andaikata negara mengelola sendiri kandungan minyak dalam negeri, maka ketergantungan pada negara lain tidak akan terjadi. Negara bukannya tidak mampu mengelola, tetapi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintahan menjadikan negara memilih untuk menyerahkan potensi itu pada pihak swasta dan asing.

Agreement of Reciprocal Trade (ART)

Dalam kapitalisme gejolak global semacam ini riskan terjadi karena pijakan yang melandasi pengelolaan sumber daya alam hanya berorientasi pada materi dan manfaat. Oleh sebab, itu demi turunnya tarif dagang, Indonesia menyepakati Agreement of Reciprocal Trade (ART) dengan AS yang mencakup komitmen signifikan terkait minyak dan energi. Dalam ART tersebut Indonesia sepakat untuk meningkatkan impor minyak dan gas dari AS. Kesepakatan ART ini sekilas merupakan solusi di tengah terhambatnya pasokan minyak dari Iran, tetapi dampak di balik itu kedaulatan negara tergadaikan dan terbelenggu dalam cengkeraman AS. Akibatnya, lagi-lagi rakyat yang menjadi korban.

Kapitalisme juga menjadikan negara-negara muslim tersekat dengan batas nasionalisme. Dengan sekat ini bahkan negara-negara muslim yang tergabung dalam OPEC maupun OKI tak mampu bersuara ataupun mengulurkan bantuan. Semua terdiam karena sekat nasionalisme ini. Meskipun negara-negara ini bersatu atas satu kesamaan, yaitu Islam, tetapi ketika dunia bertindak tak sesuai akidah Islam bahkan menzalimi negara muslim lainnya, mereka terdiam. Karena pada dasarnya negara-negara ini bergabung bukan atas dasar syariat, melainkan bisnis. Itulah watak asli kapitalisme, mengabaikan kebenaran, hanya untuk mencari keuntungan semata.

Baca juga: Gejolak BBM di Tengah Perseteruan Global

Pengelolaan BBM dalam Kepemimpinan Islam

Sebuah hadis menyebutkan, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut maka minyak dan gas bumi (migas) yang diqiyaskan dengan api, merupakan kepemilikan umum (milkiyah 'ammah). Dengan demikian pengelolaannya haruslah dilakukan oleh negara secara mandiri, tidak diserahkan pada pihak swasta maupun asing. Dalam kepemimpinan Daulah Islam, negara menjamin ketersediaan migas bagi seluruh rakyatnya dan dengan harga murah. Dengan pengelolaan secara mandiri negara akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Hasil pengelolaannya pun diutamakan untuk kebutuhan seluruh rakyatnya.

Dengan kemandirian BBM ini, daulah akan menjadi negara independen, bahkan adidaya. Sehingga, politik dan ekonominya tidak mudah terguncang apabila terjadi gejolak global. Meskipun memiliki kemandirian dalam pengelolaan migas, daulah akan tetap bijaksana dan bertanggung jawab dalam penggunaan BBM. Penghematan yang dilakukan tentulah bukan pada pelayanan umum ataupun jihad. Tak hanya itu, daulah juga akan mendukung perkembangan sumber energi alternatif selain minyak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya.

Namun, kemandirian ini takkan terwujud sempurna apabila dilakukan oleh satu negara saja. Kemandirian tersebut akan terwujud sempurna bila seluruh negara muslim bersatu dan bergabung dalam satu naungan kepemimpinan yang menjalankan kepemimpinannya dengan pijakan syariat Islam secara kaffah.

Apabila negara-negara muslim telah bergabung dalam satu kepemimpinan, maka terbentuk suatu kekuatan besar dengan potensi kepemilikan migas yang semakin besar pula. Dengan kepemimpinan Islam ini maka khalifah atau pemimpin daulah akan bertindak sebagai raa'in (penggembala) sekaligus junnah (perisai) bagi rakyat.

Khatimah

Kedaulatan energi dan kemandirian BBM tidak akan terwujud dalam negara yang berpijak pada kapitalisme dalam kepemimpinannya. Hal ini karena prioritas negara adalah untung rugi bukan halal haram. Pemimpin dalam negara kapitalisme tidak benar-benar bekerja untuk memberikan jaminan kebutuhan rakyat. Mereka menyelamatkan posisi jabatannya serta bekerja sesuai permintaan kaum kapital.

Hanya dengan negara di bawah kepemimpinan Islam, kedaulatan energi dan kemandirian BBM dapat terwujud. Hal ini karena pemimpin daulah memandang jabatan sebagai sebuah amanah dengan pertanggungjawaban besar dihadapan Allah swt. Karenanya pemimpin dalam daulah tidak menjadikan jabatan untuk meraih kekuasaan ataupun materi. Dengan demikian rakyat akan benar-benar menjadi perhatian khalifah sebagai pemimpin negara. Kebutuhan rakyat akan BBM pun terjamin pemenuhannya dengan harga terjangkau dan tetap berkualitas baik.

Wallahualam bissawab. []